Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Penangkapan buronan Interpol berinisial LCS oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bukan sekadar keberhasilan operasional penegakan hukum, melainkan bukti konkret bahwa Indonesia hadir sebagai aktor aktif dalam memutus rantai kejahatan siber lintas negara yang kini berkembang menjadi industri kriminal global.
Dalam kasus ini, Polri tidak hanya menindak satu individu, tetapi merespon sedikitnya 23 laporan korban dari berbagai wilayah Indonesia, mengintegrasikan penyelidikan di tingkat nasional, memanfaatkan mekanisme Red Notice Interpol, dan langsung mengembangkan perkara untuk menelusuri jaringan serta aliran dana kejahatan.
Langkah ini menunjukkan bahwa pendekatan Polri telah selaras dengan standar penegakan hukum global yang menempatkan kejahatan siber sebagai ancaman multidimensi terhadap keamanan, ekonomi, dan kepercayaan publik.
Dalam lanskap internasional, kejahatan yang ditangani Polri dalam kasus ini bukanlah fenomena terisolasi.
Laporan terbaru INTERPOL dalam Asia and South Pacific Cyber Threat Assessment 2025–2026 menegaskan bahwa Asia Tenggara telah menjadi episentrum operasi penipuan digital berskala industri, dengan pusat-pusat scam di Kamboja, Laos, dan Myanmar yang menghasilkan hingga puluhan miliar dolar setiap tahun.
Operasi ini tidak lagi bersifat sporadis, melainkan terorganisir, terstandarisasi, dan sering kali melibatkan eksploitasi manusia melalui kerja paksa.
Dalam konteks ini, keberhasilan Polri menangkap buronan yang terhubung dengan jaringan Kamboja menunjukkan bahwa Indonesia tidak berada di posisi defensif, tetapi telah masuk ke dalam orbit penegakan hukum global yang proaktif.
Lebih jauh, dimensi kejahatan yang dihadapi juga berkaitan erat dengan aturan anti pencucian uang internasional.
Financial Action Task Force (FATF) dalam laporan 2026 menyebut bahwa 90 persen yurisdiksi di dunia kini mengidentifikasi fraud sebagai salah satu risiko utama pencucian uang, dengan pola yang semakin kompleks melalui penggunaan rekening nominee, money mule, dan platform keuangan digital lintas batas.
Oleh karena itu, langkah Polri yang secara eksplisit menelusuri aliran dana hasil kejahatan bukan sekadar pelengkap penyidikan, tetapi merupakan inti dari strategi global untuk memutus siklus kriminal.
Menangkap pelaku tanpa menghancurkan aliran dana hanya akan menghasilkan efek jangka pendek; sebaliknya, pendekatan Polri yang menyasar struktur finansial menunjukkan pemahaman yang matang terhadap evolusi kejahatan modern.
Ancaman yang dihadapi bahkan melampaui sekadar penipuan konvensional. United Nations Office on Drugs and Crime menegaskan bahwa sindikat di kawasan Asia Tenggara kini memanfaatkan kecerdasan buatan, deepfake, voice cloning, dan otomatisasi digital untuk memperbesar skala operasi mereka, menjadikan korban tidak hanya individu, tetapi juga sistem keuangan dan ekosistem digital suatu negara.
Dalam situasi seperti ini, keberhasilan Polri menangani kasus LCS mencerminkan kapasitas adaptif institusi dalam menghadapi bentuk kejahatan yang terus berevolusi, dari model tradisional menuju model berbasis teknologi tinggi.
Dari perspektif kepentingan nasional, tindakan Polri memiliki implikasi yang jauh lebih luas. Kejahatan scam lintas negara tidak hanya merugikan korban secara finansial, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap transaksi digital, mengganggu stabilitas sektor keuangan, serta berpotensi menempatkan Indonesia sebagai target sekaligus basis operasi kejahatan jika tidak ditangani secara tegas.
Dalam konteks ini, Polri berperan sebagai penjaga “friksi sehat” dalam ekonomi digital—menghambat ekspansi kejahatan tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi. Penangkapan buronan Interpol menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia bukan wilayah aman bagi pelaku kejahatan siber internasional.
Ke depan, penguatan kerja sama internasional, peningkatan kapasitas investigasi digital, serta konsistensi dalam menelusuri dan menyita aset hasil kejahatan akan menjadi kunci untuk menjaga momentum ini.
Namun satu hal yang telah jelas adalah melalui tindakan konkret dalam kasus ini, Polri telah menunjukkan bahwa institusi penegak hukum Indonesia mampu berdiri sejajar dengan aparat global dalam menghadapi salah satu ancaman paling kompleks di abad ke-21.
