JAKARTA, Radarjakarta.id – Di tengah tekanan ekonomi global dan perlambatan ekonomi nasional, independensi Bank Indonesia (BI) dinilai menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
Gangguan terhadap independensi bank sentral justru berpotensi memperburuk kondisi perekonomian yang saat ini sedang menghadapi tantangan berat, mulai dari melemahnya sektor riil, meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga menurunnya daya beli masyarakat.
Menurut Bambang Soesatyo (Bamsoet), Anggota DPR RI, Ketua MPR RI ke-15, Ketua DPR RI ke-20, Ketua Komisi III DPR RI ke-7, serta Dosen Pascasarjana (S3) Ilmu Hukum Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan (Unhan), dalam Catatan Politik Bamsoet, seluruh pemangku kepentingan harus memberikan ruang bagi Bank Indonesia untuk bekerja secara independen sesuai mandat konstitusionalnya, Senin (4/8/2026).
Bamsoet menegaskan, Bank Indonesia harus tetap fokus menjalankan fungsi utamanya menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, mengatur jumlah uang beredar, serta menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan kementerian terkait perlu memusatkan perhatian pada pembenahan kebijakan fiskal dan percepatan pemulihan sektor riil.
“Jangan menambah persoalan ekonomi dengan mengganggu independensi Bank Indonesia. Biarkan BI berkonsentrasi menjaga stabilitas moneter, sementara pemerintah fokus memperbaiki sektor fiskal dan membangkitkan sektor riil,” ujar Bamsoet.
Dalam catatannya, Bamsoet menilai tantangan terbesar ekonomi Indonesia saat ini justru berada pada sektor riil. Banyak perusahaan manufaktur maupun pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengalami penurunan usaha bahkan kebangkrutan.
Kondisi tersebut memicu gelombang PHK yang terus berlanjut dan meningkatkan jumlah pengangguran. Akibatnya, daya beli masyarakat semakin melemah sehingga aktivitas ekonomi nasional ikut melambat.
Di saat bersamaan, Bank Indonesia masih harus menghadapi tekanan nilai tukar rupiah yang berada di kisaran Rp18.000 per dolar Amerika Serikat pada akhir Juli 2026, serta menjaga laju inflasi yang pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,34 persen.
Cadangan devisa Indonesia juga mengalami penurunan menjadi 144,9 miliar dolar AS per Mei 2026. Penurunan sekitar 10,3 miliar dolar AS tersebut digunakan untuk menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi pasar sekaligus memenuhi kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah.
Menurut Bamsoet, kondisi tersebut menunjukkan beban sektor moneter sudah sangat berat sehingga tidak semestinya ditambah dengan kebijakan yang berpotensi mengganggu independensi BI.
Selain tekanan di sektor moneter, Bamsoet juga menyoroti kondisi fiskal nasional. Hingga Juni 2026, defisit APBN telah mencapai Rp196,5 triliun.
Ia mengingatkan bahwa pembiayaan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), perlu terus dievaluasi agar pengelolaan anggaran berjalan lebih efisien dan efektif.
Menurutnya, penguatan disiplin fiskal sangat penting agar defisit anggaran tidak semakin melebar dan tidak memberikan tekanan tambahan terhadap stabilitas ekonomi nasional.
Bamsoet juga menyoroti pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 27 Juli 2026 yang menjadi perhatian luas masyarakat.
Meski pemerintah menyampaikan bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan secara sukarela dengan alasan pribadi, publik tetap mempertanyakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya mengingat posisi Gubernur BI sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Sesuai ketentuan, kepemimpinan sementara Bank Indonesia kini dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, hingga terpilih gubernur definitif.
Dalam Catatan Politiknya, Bamsoet juga mengulas dinamika penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp400 triliun yang sempat ditarik Kementerian Keuangan dari Bank Indonesia dan ditempatkan di sejumlah bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk memperkuat likuiditas perbankan.
Meskipun langkah tersebut merupakan kewenangan pemerintah, Bamsoet menilai muncul pertanyaan mengenai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter, mengingat pengaturan likuiditas pada prinsipnya merupakan domain Bank Indonesia sebagai bank sentral.
Menurutnya, sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan persepsi adanya tumpang tindih kewenangan di tengah situasi ekonomi yang sedang penuh tantangan.
Bamsoet menjelaskan bahwa penguatan likuiditas perbankan tidak otomatis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi apabila kondisi sektor riil masih lesu.
Banyak pelaku usaha enggan mengambil kredit baru karena permintaan pasar terus menurun. Masyarakat juga cenderung menahan konsumsi akibat ketidakpastian ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total pinjaman masyarakat melalui layanan pinjaman online hingga Mei 2026 telah mencapai Rp103,73 triliun. Kondisi tersebut menjadi indikator tingginya tekanan likuiditas yang dihadapi masyarakat.
Bamsoet turut mengingatkan bahwa salah satu persoalan serius yang memperburuk kondisi sektor riil adalah maraknya penyelundupan berbagai produk manufaktur ke Indonesia.
Produk tekstil, garmen, elektronik, mainan anak hingga kosmetik ilegal membanjiri pasar domestik dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan biaya produksi industri nasional.
Fenomena tersebut dinilai menyebabkan banyak industri lokal tidak mampu bersaing, memicu kebangkrutan pelaku usaha, khususnya UMKM, sekaligus memperbesar angka PHK.
Menurut Bamsoet, pemulihan ekonomi nasional harus dilakukan secara menyeluruh melalui koordinasi lintas sektor. Penguatan sektor moneter harus berjalan beriringan dengan pembenahan sektor fiskal, perlindungan industri nasional, pemberantasan penyelundupan, serta berbagai kebijakan yang mampu menghidupkan kembali sektor riil.
Ia meyakini apabila aktivitas ekonomi masyarakat kembali tumbuh dan sektor riil pulih, maka permintaan kredit akan meningkat secara alami sehingga pertumbuhan ekonomi nasional dapat kembali bergerak lebih kuat dan berkelanjutan.
