DPN Libatkan BSSN dan TNI-Polri Benahi Pengawasan Intelijen

banner 468x60

JAKARTA, Radarjakarta.id – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka persoalan serius mengenai keamanan komunikasi negara dan pengawasan kewenangan intelijen. Di tengah sorotan publik terhadap kasus tersebut, Dewan Pertahanan Nasional (DPN) mengumpulkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), TNI, Polri, serta sejumlah kementerian dan lembaga untuk membahas pembenahan tata kelola penyadapan.

Pertemuan bertajuk Administrative Governance Alignment Meeting (ADMIN GAME) itu berlangsung di Wisma Elang Laut, Jakarta Pusat, pada 18–19 November 2026. Pembahasan difokuskan pada penyelarasan kebijakan keamanan nasional, ancaman spionase, intrusi siber, perlindungan informasi strategis, hingga mekanisme penyadapan yang memiliki dasar hukum.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Langkah DPN tersebut menjadi perhatian karena persoalan penyadapan bukan sekadar urusan teknologi. Ada persoalan lebih mendasar yang harus dijawab: siapa yang berwenang melakukan penyadapan, bagaimana prosedur pemberian izin, serta siapa yang mengawasi agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan. Tanpa pengawasan yang kuat, instrumen keamanan negara justru berpotensi menjadi ancaman bagi hak privasi dan kepastian hukum masyarakat.

Sekretaris DPN yang juga Wakil Menteri Pertahanan Bidang Strategi, Doktrin, dan Pembangunan Kekuatan, Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga kedaulatan negara. Menurutnya, pertahanan nasional tidak hanya menyangkut kekuatan militer, tetapi juga perlindungan informasi, keamanan komunikasi, dan kemampuan menghadapi ancaman digital.

Di sisi lain, Komisi I DPR RI juga berencana meminta penjelasan dari Badan Intelijen Negara (BIN) dan BSSN terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden. Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, menilai persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pemanggilan itu diharapkan dapat memperjelas aspek keamanan komunikasi negara sekaligus memastikan mekanisme pengawasan intelijen berjalan sebagaimana mestinya.

Forum DPN tersebut turut dihadiri Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi dan sejumlah pejabat TNI-Polri. Deputi Bidang Geostrategi DPN Mayjen Frega Wenas Inkiriwang menyampaikan bahwa kegiatan itu diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan strategis. Sebanyak 186 personel dari berbagai kementerian dan lembaga tercatat mengikuti kegiatan tersebut.

Kini, publik menunggu lebih dari sekadar pertemuan dan rekomendasi. Pemerintah perlu memastikan setiap tindakan penyadapan memiliki landasan hukum, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban yang jelas. Dugaan penyadapan terhadap Presiden harus diusut secara profesional dan transparan. Sebab, jika komunikasi kepala negara saja menjadi sorotan keamanan, perlindungan komunikasi masyarakat luas juga tidak boleh diabaikan.***

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.