KLATEN, Radarjakarta.id – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-222 Kabupaten Klaten kini berada dalam sorotan penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di balik kemeriahan acara yang semestinya menjadi kebanggaan masyarakat, penyidik justru menemukan dugaan praktik pengumpulan uang dari tingkat kecamatan dengan nominal sekitar Rp50 juta per wilayah.
Dugaan tersebut bukan persoalan kecil. Jika benar melibatkan 26 kecamatan, dana yang terkumpul berpotensi mencapai Rp1,3 miliar. Angka ini menjadi salah satu fokus penelusuran KPK untuk memastikan dari mana uang berasal, siapa yang meminta, serta ke mana dana tersebut mengalir. Meski demikian, nilai tersebut masih berupa kalkulasi berdasarkan dugaan setoran, bukan kerugian negara yang telah ditetapkan.
Keseriusan penyidikan terlihat dari pemeriksaan terhadap 18 camat di Kabupaten Klaten pada Rabu (18/11/2026). Para pejabat wilayah itu dimintai keterangan mengenai dugaan kutipan dana dan proses pengadaan jasa penyelenggara acara atau event organizer (EO). Pemeriksaan tersebut menjadi pintu masuk untuk mengurai bagaimana mekanisme pengumpulan anggaran berlangsung di lingkungan pemerintahan daerah.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, penyidik mendalami dugaan permintaan uang sekitar Rp50 juta dari masing-masing kecamatan. Dalam keterangannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (19/11/2026), ia menjelaskan bahwa penyidik masih menelusuri apakah permintaan tersebut disampaikan langsung oleh kepala daerah atau melalui pihak lain. Pertanyaan inilah yang penting dijawab: apakah pengumpulan dana berlangsung atas inisiatif masing-masing wilayah atau terdapat instruksi dari pihak tertentu?
Penyidik juga mengarahkan perhatian pada proses penunjukan perusahaan swasta sebagai penyelenggara acara. KPK menduga pengadaan EO tidak berjalan sesuai ketentuan dan mendalami kemungkinan adanya kickback atau pemberian uang balasan kepada pihak tertentu. Salah satu pihak swasta yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini adalah Muhammad Amin Wahyu Utomo dari PT Madani Winasis Creative.
Ironisnya, kegiatan yang kini diperiksa tersebut sebelumnya dikemas sebagai perayaan kebanggaan daerah. Salah satunya penyajian 9.222 porsi sop ayam dalam rangka HUT ke-222 Klaten yang berlangsung pada 1 Agustus 2026 dan mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI). Di tengah kemeriahan itu, penyidik kini justru menguji transparansi pembiayaan dan proses pengadaan kegiatan. Perayaan publik tidak boleh menjadi ruang tertutup bagi praktik pengumpulan uang yang tidak jelas dasar hukumnya.
Kasus ini merupakan pengembangan penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2025–2026 setelah operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026. KPK telah menetapkan Bupati Klaten nonaktif Hamenang Wajar Ismoyo, Ahmad Luthfi H Rahmatullah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo sebagai tersangka. Kini, publik menunggu jawaban yang lebih mendasar: siapa penggagas dugaan setoran, siapa penerima manfaatnya, dan apakah uang yang dikumpulkan benar-benar digunakan untuk kepentingan acara? KPK dituntut menelusuri seluruh aliran dana secara transparan agar perkara ini tidak berhenti pada pemeriksaan para camat, tetapi mampu mengungkap pihak yang paling bertanggung jawab.***













