Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso, Kasus Penyadapan Prabowo Masuki Babak Baru

banner 468x60

JAKARTA, RadarJakarta.id – Penegakan disiplin di tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menjadi sorotan. Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) setelah dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik terkait perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Keputusan tersebut dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Sidang yang dimulai sekitar pukul 09.00 WIB itu berlangsung selama kurang lebih sembilan jam dan menghadirkan sembilan saksi, termasuk saksi yang diajukan untuk meringankan Eko Hadi.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, majelis menyatakan Eko Hadi melakukan pelanggaran berupa permufakatan dalam kegiatan akses ilegal atau illegal access. Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan penggunaan akses maupun perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur. Majelis juga menjatuhkan sanksi etik berupa pernyataan bahwa perbuatannya tercela.

Dalam pemeriksaan etik tersebut, Polri mengungkap tiga pokok dugaan pelanggaran, yakni penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta keterlibatan dalam permufakatan penggunaan akses ilegal. Akses yang dipersoalkan berkaitan dengan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri. Persoalan ini menjadi perhatian serius karena menyangkut penggunaan kewenangan dan fasilitas negara dalam penegakan hukum.

Meski menerima putusan PTDH, Eko Hadi menyatakan mengajukan banding. Komisioner Kompolnas Choirul Anam mengungkapkan, Eko juga menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf setelah putusan dibacakan. Langkah banding tersebut menjadi bagian dari mekanisme keberatan yang harus dihormati, sementara proses hukum pidana dalam perkara dugaan penyadapan tetap harus dibedakan dari pemeriksaan etik internal.

Kasus ini sebelumnya berkembang setelah Bareskrim menetapkan Eko Hadi sebagai tersangka pada 3 November 2026. Perkara tersebut juga menyeret sejumlah perwira tinggi Polri lainnya, termasuk Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi, serta mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Penyidik menduga praktik penyadapan ilegal tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah tokoh politik, pejabat negara, jurnalis, dan kalangan pengusaha. Seluruh dugaan pidana terhadap masing-masing pihak tetap harus dibuktikan melalui proses hukum.

Putusan terhadap Eko Hadi kini membuka pertanyaan lebih luas mengenai pengawasan internal, akuntabilitas penggunaan teknologi intelijen, serta perlindungan hak privasi masyarakat. Publik membutuhkan kepastian bahwa kewenangan penyadapan hanya digunakan berdasarkan hukum dan prosedur yang sah. Pada akhirnya, penegakan etik tidak boleh berhenti pada pemecatan seorang pejabat, tetapi harus diikuti pengungkapan perkara secara transparan, pemeriksaan yang objektif, dan pertanggungjawaban setiap pihak sesuai bukti serta ketentuan hukum.***

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.