ESDM Bantah Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

banner 468x60

JAKARTA, RadarJakarta.id — Polemik penetapan wilayah pertambangan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menjadi perhatian publik. Kebijakan yanga ditandatangani Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia itu memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan kawasan konservasi, habitat badak Jawa, serta potensi aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Menanggapi polemik tersebut, Kementerian ESDM menegaskan bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menyatakan hingga 17 November 2026 tidak ada satu pun izin usaha pertambangan yang diterbitkan, baik di dalam kawasan TNUK maupun di perairan sekitar yang dimaksud. Penegasan itu disampaikan di Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Persoalan bermula dari Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Keputusan yang ditandatangani Bahlil pada 12 Februari 2026 tersebut menetapkan sejumlah wilayah pertambangan, termasuk sebagian perairan laut di sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Namun, penetapan WUP tidak otomatis memberikan hak kepada perusahaan untuk melakukan kegiatan penambangan.

Dwi Anggia menjelaskan, proses pengusulan wilayah tersebut telah berlangsung sejak 2013. Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015. Usulan itu selanjutnya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 dan Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022. Aturan tahun 2026 disebut memperbarui sebagian ketentuan sebelumnya.

“Penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” tegas Dwi Anggia.

Meski demikian, penetapan sebagian perairan sekitar kawasan konservasi tetap perlu mendapat perhatian serius. ESDM menyebut wilayah tersebut memiliki indikasi potensi mineral berdasarkan data dan informasi geologi. Namun, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Lana Saria, menyatakan Badan Geologi belum pernah melakukan eksplorasi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sehingga tidak memiliki data sumber daya dari kegiatan eksplorasi di kawasan tersebut.

ESDM juga menegaskan bahwa setiap penerbitan Izin Usaha Pertambangan harus memenuhi ketentuan perundang-undangan, termasuk kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), dan persetujuan lingkungan. Pemerintah menyatakan penetapan WUP tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Karena itu, keterbukaan peta, batas koordinat, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan perizinan menjadi penting agar perlindungan ekosistem dan habitat badak Jawa tetap terjamin.***

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.