Banten Bergejolak! Rencana Pemindahan Badak Ujung Kulon Ditolak

banner 468x60

BANTEN, Radarjakarta.id – Wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, menuju Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur, memicu polemik. Gagasan yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, itu menuai keberatan dari sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, hingga masyarakat adat Banten. Perdebatan semakin meluas setelah muncul sorotan mengenai potensi kandungan emas di sekitar kawasan Ujung Kulon. Publik pun mempertanyakan bagaimana masa depan habitat terakhir badak bercula satu tersebut.

Polemik bermula dari pernyataan Hashim dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026). Hashim menyampaikan gagasan memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Alas Purwo untuk mengantisipasi risiko bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menurutnya, apabila bencana besar menghantam Ujung Kulon, populasi badak Jawa yang terkonsentrasi di satu kawasan berisiko mengalami kepunahan. Ia juga membuka peluang pendanaan dari lembaga internasional dan investor untuk mendukung pengembangan habitat kedua.

Bacaan Lainnya
banner 300x250

Penolakan datang dari Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Pada Senin (16/11/2026), ia menyatakan keberatan dan berencana memanggil pihak pengelola Taman Nasional Ujung Kulon untuk meminta penjelasan. Dimyati menilai Badak Jawa merupakan aset sekaligus identitas Banten. Ia mempertanyakan alasan pemindahan satwa tersebut dan meminta agar keberadaan badak tetap dipertahankan di habitat aslinya. Sikap serupa disampaikan Bupati Pandeglang melalui pernyataan yang meminta pemerintah pusat mengkaji ulang rencana tersebut. Badak Jawa dinilai sebagai ikon sekaligus kebanggaan masyarakat Pandeglang.

Penolakan juga datang dari masyarakat adat Baduy. Kepala Desa Kanekes atau Jaro Pemerintah Masyarakat Adat Baduy, Oom, menyampaikan bahwa keberadaan Badak Jawa memiliki hubungan sejarah dan nilai budaya dengan kawasan Ujung Kulon. Masyarakat adat, menurutnya, memiliki amanat leluhur untuk menjaga kawasan tersebut beserta kekayaan alamnya. Sementara itu, Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten, Uday Suhada, turut mempertanyakan minimnya komunikasi dan pelibatan masyarakat dalam pembahasan wacana relokasi. Sejumlah elemen masyarakat sipil meminta pemerintah tidak mengambil keputusan tanpa kajian terbuka dan konsultasi publik.

Di tengah polemik relokasi, perhatian masyarakat semakin tertuju pada isu potensi tambang emas di sekitar Ujung Kulon. Berdasarkan pemberitaan mengenai data pertambangan, PT Cibaliung Sumberdaya (CSD), anak usaha PT Aneka Tambang (Antam), pernah mengoperasikan tambang emas di wilayah Cibaliung, Pandeglang, dengan area izin sekitar 1.340 hektare. Aktivitas produksinya berhenti pada 2022 dan perusahaan memasuki tahap pascatambang. Selain itu, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Farady, menyebut karakteristik Formasi Batuan Honje mengindikasikan potensi mineralisasi emas. Namun, belum tersedia data terperinci mengenai jumlah cadangan maupun titik persebaran emas di dalam kawasan TNUK. Fakta ini perlu dibedakan dari dugaan adanya rencana pembukaan tambang baru.

Kementerian Kehutanan melalui siaran pers Nomor SP.713/HKLN/11/2026 tertanggal 16 November 2026 menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua merupakan gagasan konservasi jangka panjang. Pemerintah menyatakan Alas Purwo masih sebatas calon lokasi yang perlu dikaji, bukan keputusan resmi pemindahan. Belum ada penetapan jumlah badak yang akan dipindahkan, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaan. Kementerian juga menegaskan perlindungan Ujung Kulon tetap menjadi prioritas. Sementara itu, kawasan taman nasional berstatus konservasi sehingga kegiatan pertambangan tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan.

Kini, persoalan yang perlu dijawab pemerintah bukan sekadar apakah Badak Jawa harus dipindahkan atau tetap berada di Ujung Kulon. Lebih jauh, masyarakat membutuhkan keterbukaan mengenai perlindungan habitat, ancaman bencana, pengawasan kawasan, potensi mineral, serta kepastian tidak adanya alih fungsi kawasan konservasi untuk kepentingan pertambangan. Jangan sampai perdebatan mengenai penyelamatan satwa justru mengalihkan perhatian dari kewajiban menjaga ekosistemnya. Badak Jawa bukan sekadar satwa langka, melainkan kekayaan hayati Indonesia yang keberlangsungannya menjadi tanggung jawab negara. Menyelamatkan badak berarti juga menyelamatkan rumah tempatnya hidup.|Atik IKWI*

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60
Temukan berita-berita terbaru dan terpercaya dari radarjakarta.id di GOOGLE NEWS. Untuk Mengikuti silahkan tekan tanda bintang.