JAKARTA, RadarJakarta.id – Perebutan posisi Wakil Presiden RI pengganti Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki babak penting. Presiden Prabowo Subianto kini dihadapkan pada tahapan menentukan dua kandidat yang akan diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, kedua calon tersebut tidak bisa sekadar bermodal dukungan politik. Ada 22 persyaratan yang harus dilengkapi sebelum mengikuti proses pemilihan.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan ketentuan tersebut seusai rapat gabungan pimpinan MPR, pimpinan fraksi, dan kelompok DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Menurut Muzani, setiap nama yang diserahkan Presiden harus disertai dokumen pendukung untuk menjalani pemeriksaan administrasi dan verifikasi. Ia menyebut jumlah persyaratan yang harus dipenuhi mencapai 22 butir.
MPR telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan dokumen kedua kandidat. Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat ditunjuk mengoordinasikan tim tersebut, sedangkan Habiburokhman dipercaya sebagai ketua tim verifikasi. Pemeriksaan mencakup dokumen penting, termasuk ijazah dan persyaratan kesehatan. MPR juga menyiapkan panitia ad hoc yang dipimpin Bambang Wuryanto untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan.
Secara hukum, persyaratan calon presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Ketentuannya mencakup status kewarganegaraan, ketakwaan, integritas, rekam jejak hukum, kesehatan jasmani dan rohani, bebas penyalahgunaan narkotika, pendidikan minimal, serta persyaratan administrasi lainnya. Pasal tersebut memuat 20 huruf ketentuan. Karena itu, rincian 22 persyaratan yang disebut Muzani masih perlu dijelaskan secara resmi oleh tim verifikasi agar tidak menimbulkan salah tafsir mengenai aturan hukum.
Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengajukan dua calon kepada MPR untuk dipilih. MPR kemudian menentukan satu nama untuk mengisi jabatan tersebut. Dalam perkembangan terbaru, MPR memberikan batas waktu kepada Prabowo hingga Rabu (25/11/2026) untuk menyerahkan dua nama beserta kelengkapan persyaratannya.
Sementara itu, jadwal Sidang Paripurna MPR untuk memilih, menetapkan, dan melantik wakil presiden pengganti Gibran diundur dari 2 Desember menjadi Rabu (9/12/2026). Perubahan jadwal dilakukan setelah MPR menerima surat permintaan dari Presiden Prabowo yang membutuhkan waktu untuk berkomunikasi dengan partai politik dan sejumlah tokoh sebelum menentukan kandidat. Dengan demikian, perhatian publik kini tertuju pada dua nama yang akan diajukan sekaligus proses verifikasi yang harus dilalui.
Pergantian wakil presiden ini menjadi momentum penting bagi perjalanan pemerintahan nasional. Selain mempertimbangkan kemampuan dan pengalaman kandidat, proses pemilihan harus menjunjung tinggi konstitusi, transparansi, serta akuntabilitas. Publik berhak mengetahui bahwa setiap calon telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan bahwa keputusan akhir diambil melalui mekanisme ketatanegaraan yang sah, bukan semata-mata berdasarkan kompromi politik.***













