JAKARTA, Radarjakarta.id, – Kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia bukan sekadar persoalan mencari pengganti Gibran Rakabuming Raka. Lebih dari itu, situasi ini menjadi ujian bagi kedewasaan demokrasi dan komitmen elite politik dalam menempatkan konstitusi di atas kepentingan partai.
Pengamat Politik Hukum, Dr(c). Prihatin Kusdini, S.H., M.H., dalam tulisan resminya di Jakarta, Sabtu (14/11/2026), menilai dinamika pengisian kursi Wakil Presiden setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR pada 12 November 2026 harus dikawal secara serius. Menurutnya, proses tersebut tidak boleh berubah menjadi ajang transaksi jabatan antarelite politik.
Prihatin menegaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan itu menyebutkan bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan. Dengan demikian, prosesnya bukan pemilihan langsung oleh rakyat melalui KPU.
Ia mengingatkan, ketentuan tersebut harus dipahami secara utuh bersama UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kesalahan memahami aturan dapat menimbulkan polemik dan membuka peluang munculnya tafsir konstitusi yang menguntungkan kepentingan politik tertentu.
Di tengah dinamika tersebut, sikap Partai Amanat Nasional (PAN) menarik perhatian. Pada Pilpres 2014, PAN justru mengusulkan ketua umumnya saat itu, Hatta Rajasa, menjadi calon Wakil Presiden mendampingi Prabowo Subianto. Meski pasangan Prabowo-Hatta kalah, hubungan politik PAN dengan Prabowo terus berlanjut hingga Pilpres 2024.
Dua belas tahun kemudian, situasinya berbeda. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas menyatakan partainya tidak akan mengajukan kader sendiri untuk mengisi posisi Wakil Presiden yang kosong. PAN memilih menyerahkan keputusan kepada Presiden Prabowo, termasuk membuka peluang mendukung kader Partai Gerindra.
Menurut Prihatin, perubahan sikap PAN tersebut menjadi gambaran menarik tentang etika dan strategi koalisi. Loyalitas politik, katanya, tidak seharusnya selalu diukur dari kesempatan memperoleh jabatan. Namun, publik juga berhak menilai apakah keputusan PAN didasarkan pada pertimbangan kenegarawanan atau kalkulasi politik menuju Pilpres 2029.
Ia menekankan, pengisian jabatan Wakil Presiden pada 2026 harus dibedakan dari kontestasi Pilpres 2029. Pengisian jabatan yang kosong merupakan mekanisme konstitusional, bukan kesempatan bagi partai politik untuk memperoleh kompensasi atas dukungan kepada Presiden. Jabatan Wakil Presiden harus diisi berdasarkan kapasitas, integritas, dan kemampuan menjalankan tugas kenegaraan.
Prihatin juga meminta Presiden dan MPR menjalankan kewenangan masing-masing secara transparan dan bertanggung jawab. Rekam jejak calon, kemampuan kepemimpinan, serta alasan pengajuan dua nama harus menjadi perhatian publik agar proses suksesi memiliki legitimasi yang kuat.
Menurutnya, keberhasilan pengisian jabatan Wakil Presiden bukan ditentukan oleh partai mana yang memperoleh posisi, melainkan oleh sejauh mana konstitusi dihormati. Jika kepentingan rakyat dikalahkan oleh kompromi elite, kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi justru akan semakin tergerus.
Prihatin menegaskan, perjalanan PAN dari Hatta Rajasa pada 2014 hingga sikap Zulhas pada 2026 menunjukkan perubahan strategi politik yang patut dicermati. Namun, satu prinsip tidak boleh berubah: loyalitas kepada negara dan konstitusi harus lebih tinggi daripada loyalitas kepada kelompok. **Kursi Wakil Presiden adalah amanah konstitusional, bukan hadiah untuk membayar kesetiaan partai politik.(Guffe).
