JAKARTA, Radarjakarta.id – Keberadaan badak jawa (Rhinoceros sondaicus) di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, kembali menjadi sorotan setelah muncul wacana pengembangan habitat kedua alias direlokasi ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Gagasan yang mencuat sebagai upaya melindungi satwa langka dari ancaman bencana alam tersebut justru menuai penolakan dari sejumlah kalangan, termasuk Gerakan Masyarakat Peduli Badak Jawa (GMP BAJA).
GMP BAJA menilai pemindahan badak bercula satu itu bukan perkara sederhana. Perubahan lingkungan, proses adaptasi, hingga potensi konflik dengan satwa lain di Alas Purwo dinilai dapat menimbulkan risiko serius terhadap kelangsungan hidup spesies yang kini hanya ditemukan di Indonesia tersebut.
Ketua GMP BAJA, Herdiyan Saksono menegaskan bahwa rencana relokasi berpotensi membahayakan keselamatan badak jawa.
Menurut Herdiyan Saksono, proses adaptasi di lingkungan baru menyimpan kerentanan tinggi, terutama apabila karakteristik habitat tujuan tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan biologis satwa endemik tersebut.
“Badak jawa merupakan satwa langka endemik yang hanya ada di Indonesia dan tidak ditemukan di belahan dunia mana pun. Pemindahan yang berisiko memicu kematian sama saja membawa spesies ini menuju kepunahan permanen,” ujar Herdiyan Saksono dalam keterangan resminya, Senin (16/11/2026).
Praktisi hukum tersebut menilai, kepunahan badak jawa akan menjadi kerugian ekologis yang tidak dapat digantikan dengan materi maupun uang.
Hilangnya spesies tersebut juga berarti merampas kesempatan masyarakat untuk menikmati kekayaan keanekaragaman hayati Indonesia, sekaligus menghilangkan peluang para ilmuwan dalam melakukan penelitian lebih lanjut terhadap badak jawa.
Atas dasar itu, kata Herdiyan Saksono, GMP BAJA mendesak pemerintah membatalkan wacana pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di Ujung Kulon ke Alas Purwo.
Herdiyan Saksono bahkan menyatakan pihaknya siap menempuh jalur hukum apabila pemerintah nekat memaksakan rencana tersebut tanpa mempertimbangkan risiko terhadap keselamatan satwa.
“Kami meminta pemerintah menghentikan rencana ini. Apabila relokasi tetap dipaksakan, kami akan menempuh jalur hukum dengan menggugat pemerintah,” ucap Herdiyan Saksono menegaskan.













