Polemik ini mulanya mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan gagasan pemindahan sejumlah badak jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki, pada 12 November 2026.
Wacana tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap ancaman bencana alam, terutama gempa bumi, tsunami, serta aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berpotensi mengancam populasi badak jawa di Ujung Kulon. Hashim dalam kesempatan itu juga menyebut peluang penggunaan skema pendanaan konservasi untuk mendukung gagasan tersebut.
Teranyar, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pengembangan habitat kedua badak jawa masih sebatas gagasan dan belum menjadi keputusan resmi pemerintah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi menyebut Alas Purwo sebagai salah satu kawasan potensial yang perlu dikaji lebih lanjut.
Pemerintah juga belum menetapkan jumlah individu yang akan dipindahkan, komposisi jantan dan betina, metode translokasi, maupun jadwal pelaksanaannya.
Menurut dia, penilaian kelayakan habitat baru harus memperhitungkan berbagai aspek ekologis dan biologis. Mulai dari ketersediaan pakan alami sepanjang tahun, sumber air, tempat berkubang, luas habitat efektif, ruang jelajah, hingga potensi konflik dengan manusia dan satwa lain.
Dengan demikian, perdebatan mengenai masa depan badak jawa tidak hanya berkutat pada pilihan antara mempertahankan habitat lama atau membangun habitat baru. Tantangan terbesarnya adalah memastikan setiap kebijakan konservasi benar-benar didasarkan pada kajian ilmiah, keselamatan satwa, dan keberlanjutan populasi. Sebab, bagi spesies yang terancam punah seperti badak jawa, satu keputusan yang keliru berpotensi membawa konsekuensi yang tidak dapat dipulihkan.













