Ilustrasi.
JAKARTA, RadarJakarta.id – Ancaman serangan peretas atau hacker internasional terhadap sistem digital kembali menjadi perhatian serius. Bukan sekadar ancaman terhadap rekening perbankan dan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM), serangan siber juga berpotensi menyasar telepon genggam, aplikasi mobile banking, jaringan internet, hingga sistem penyimpanan data masyarakat.
Kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Data pemantauan FortiGuard Labs yang dikutip ANTARA pada 9 November 2026 mencatat sekitar 1,9 juta aktivitas serangan siber berhasil diblokir dalam kurun waktu 24 jam. Dari jumlah tersebut, sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi sasaran terbesar dengan sekitar 999 ribu aktivitas. Angka ini setara dengan rata-rata 22 serangan per detik.
Namun, angka tersebut perlu dipahami secara proporsional. Aktivitas serangan yang terdeteksi atau diblokir tidak otomatis berarti seluruh serangan berhasil menembus sistem keamanan, apalagi menyebabkan dana nasabah hilang.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menegaskan bahwa data FortiGuard Labs berasal dari perangkat pemantauan keamanan Fortinet. Karena itu, angka tersebut tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah insiden peretasan yang berhasil terjadi di Indonesia.
BI, OJK dan BSSN Tingkatkan Kewaspadaan
Merespons meningkatnya ancaman tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meminta industri perbankan nasional memperkuat sistem pertahanan digital. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyampaikan bahwa pengawas teknologi informasi perbankan telah berkoordinasi dengan personel IT seluruh bank sejak 6 November 2026.
OJK juga telah mengingatkan direksi perbankan agar meningkatkan pengawasan transaksi bernilai besar, mendeteksi aktivitas tidak wajar, serta menghentikan sementara transaksi yang terindikasi anomali untuk dilakukan klarifikasi.
Bahkan, OJK bersama Bank Indonesia (BI) telah mengaktifkan Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) sebagai langkah antisipasi menghadapi kemungkinan gangguan keamanan digital di sektor keuangan.
Sementara itu, BSSN mengungkapkan telah membentuk 151 Tim Tanggap Insiden Siber di sektor keuangan. Sepanjang 2026, lembaga tersebut juga telah menerbitkan 208 dokumen imbauan keamanan, mengirimkan 202 notifikasi potensi ancaman kepada TTIS organisasi sektor keuangan, serta melakukan penguatan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan simulasi penanganan insiden.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa ancaman siber tidak hanya menjadi persoalan masing-masing bank, melainkan membutuhkan koordinasi lintas lembaga dan penguatan ketahanan digital nasional.
Bagaimana Sikap Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan?
Bank Indonesia memiliki landasan pengaturan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber. Aturan ini mewajibkan penyelenggara sistem pembayaran dan pihak terkait menerapkan tata kelola keamanan, identifikasi risiko, perlindungan data, pemantauan ancaman, penanganan insiden, hingga pemulihan layanan.
Dengan demikian, keamanan sistem pembayaran bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian penting dari upaya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Adapun terkait Kementerian Keuangan, belum terdapat keterangan resmi yang terverifikasi dalam pemberitaan ini mengenai kebijakan khusus kementerian tersebut sebagai respons langsung terhadap gelombang ancaman siber perbankan pada November 2026. Karena itu, tidak tepat jika langkah OJK, BI, atau BSSN diklaim sebagai kebijakan resmi Kementerian Keuangan.
Meski demikian, perlindungan sistem keuangan negara, keamanan infrastruktur digital pemerintahan, serta pengamanan data dan layanan publik tetap menjadi kepentingan strategis pemerintah yang memerlukan koordinasi antarlembaga.
ATM, Handphone dan Internet Juga Berpotensi Jadi Sasaran
Ancaman siber tidak berhenti pada server perbankan. Perangkat pribadi masyarakat juga dapat menjadi pintu masuk kejahatan digital.
Modus yang perlu diwaspadai antara lain phishing melalui pesan WhatsApp atau SMS, tautan palsu, aplikasi berbahaya, pencurian kode OTP, penyalahgunaan identitas, hingga pengambilalihan akun perbankan.
Pelaku kejahatan dapat menyamar sebagai petugas bank, kurir, aparat, atau layanan resmi untuk mengelabui korban agar memberikan PIN, kata sandi, OTP, maupun memasang aplikasi yang sebenarnya berbahaya.
Mesin ATM juga berpotensi menjadi sasaran manipulasi perangkat atau pencurian data kartu. Karena itu, masyarakat perlu memastikan kondisi mesin sebelum bertransaksi dan segera menghubungi bank jika menemukan sesuatu yang mencurigakan.
Masyarakat Jangan Panik, Ini Langkah Mengamankan Rekening
Di tengah meningkatnya ancaman digital, masyarakat tidak perlu menghentikan seluruh transaksi perbankan. Namun, kewaspadaan harus ditingkatkan.
Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan masyarakat adalah:
1. Jangan pernah memberikan PIN, password, kode OTP, atau data kartu kepada siapa pun, termasuk orang yang mengaku petugas bank.
2. Hindari mengeklik tautan mencurigakan dari SMS, WhatsApp, email, maupun media sosial.
3. Unduh aplikasi perbankan hanya melalui toko aplikasi resmi dan pastikan penerbit aplikasinya benar.
4. Aktifkan notifikasi transaksi agar setiap aktivitas rekening dapat segera diketahui.
5. Gunakan PIN dan kata sandi yang kuat serta berbeda untuk setiap layanan penting.
6. Aktifkan verifikasi dua langkah dan pembaruan keamanan pada telepon genggam.
7. Hindari melakukan transaksi keuangan melalui Wi-Fi publik yang tidak terpercaya.
8. Jangan memasang aplikasi dari file APK atau memberikan akses kendali jarak jauh kepada orang tidak dikenal.
9. Periksa mutasi rekening secara berkala dan segera hubungi layanan resmi bank jika menemukan transaksi mencurigakan.
10. Jika handphone hilang atau diduga diretas, segera minta bank mengamankan akses mobile banking dan blokir layanan yang berisiko.
Apabila menemukan dugaan pembobolan rekening, masyarakat harus segera menghubungi bank melalui nomor resmi, meminta pemblokiran sementara akses atau rekening sesuai prosedur, menyimpan bukti transaksi, serta membuat laporan kepada pihak berwenang.
Keamanan Digital Menjadi Tanggung Jawab Bersama
Gelombang ancaman siber menjadi peringatan bahwa kemajuan teknologi keuangan harus diimbangi dengan pertahanan digital yang kuat. Bank wajib memastikan sistemnya mampu mendeteksi dan menangani serangan, regulator harus memperketat pengawasan, sementara pemerintah perlu memperkuat koordinasi keamanan infrastruktur digital nasional.
Masyarakat juga tidak boleh menjadi mata rantai terlemah akibat kelalaian menjaga data pribadi.
Di tengah berkembangnya kejahatan siber lintas negara, pertanyaan terbesarnya bukan sekadar berapa banyak serangan yang berhasil diblokir, melainkan seberapa siap Indonesia menghadapi kemungkinan serangan yang benar-benar menembus pertahanan digital.
Kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan layanan keuangan digital harus dijaga melalui transparansi, kesiapsiagaan, perlindungan konsumen, serta penanganan insiden yang cepat dan terukur.***
