Khawatir Timbulkan Ketidakpastian Hukum
BARA JP juga menyoroti potensi persoalan apabila perkara yang telah diputus secara final dapat diajukan kembali hanya dengan mengubah konstruksi permohonan atau petitum.
Menurut organisasi tersebut, perbedaan nomor perkara maupun cara merumuskan permohonan tidak dengan sendirinya menghapus substansi persoalan yang sebelumnya telah diperiksa.
“Perbedaan nomor perkara atau perubahan konstruksi permohonan tidak serta-merta menghilangkan substansi persoalan yang sebelumnya telah diperiksa dan diputus. Karena itu, perlu dilihat secara cermat apakah benar terdapat objek dan persoalan hukum yang baru,” kata Boy.
BARA JP menilai jika substansi perkara yang sama dapat terus diajukan kembali dengan kemasan berbeda, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian mengenai kapan sebuah perkara benar-benar berakhir.
Menurut BARA JP, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut satu perkara, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap finalitas putusan MK.
Demokrasi Membutuhkan Kepastian Hukum
BARA JP mengakui bahwa PHPU memiliki dimensi politik. Namun, organisasi tersebut menilai persoalan tersebut tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional dan tidak dimaknai sebagai keberpihakan kepada peserta pemilu tertentu.
“Pemilu memang merupakan proses politik, tetapi ketika sengketa hasil pemilu masuk ke ranah peradilan, maka penyelesaiannya harus ditempatkan dalam koridor konstitusi dan hukum,” ujar Boy.
Menurut BARA JP, proses kontestasi politik dan upaya hukum harus mendapatkan ruang selama mekanisme yang tersedia masih berjalan. Namun, proses tersebut juga membutuhkan titik akhir setelah seluruh mekanisme hukum ditempuh.
BARA JP berpandangan bahwa finalitas putusan PHPU memiliki fungsi penting untuk mengakhiri sengketa melalui mekanisme hukum sehingga pemerintahan dapat berjalan berdasarkan kepastian hukum.
