JAKARTA, Radarjakarta.id – Rencana pemerintah mengolah batu bara menjadi bensin mulai mendapat perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan tersebut pada Sabtu, 19 September 2026, dalam acara Syukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Pemerintah melihat pemanfaatan batu bara sebagai salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM.
Secara teknologi, pengolahan batu bara menjadi bahan bakar cair bukan hal baru. Teknologi tersebut dikenal sebagai Coal-to-Liquid (CTL). Prosesnya antara lain mengubah batu bara melalui gasifikasi menjadi synthetic gas atau syngas yang mengandung karbon monoksida dan hidrogen, kemudian diproses lebih lanjut menjadi produk seperti metanol dan bahan bakar cair, termasuk bensin.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan teknologi CTL telah digunakan di sejumlah negara. Ia menyebut Jerman pernah mengolah batu bara menjadi minyak, sementara perusahaan Sasol di Afrika Selatan juga mengembangkan teknologi pencairan batu bara. Namun, pemerintah Indonesia masih mengevaluasi teknologi serta calon mitra yang paling sesuai untuk diterapkan.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo. Menurut Bahlil, pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi alternatif berkaitan dengan upaya memperkuat ketahanan energi di tengah kondisi geopolitik global yang tidak menentu. Sejumlah perusahaan dari luar negeri, termasuk perusahaan asal China, disebut telah menawarkan kerja sama teknologi.
Meski teknologi tersedia, persoalan utama berada pada keekonomian proyek. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Sudirman Widhy menilai investasi awal dan biaya produksi menjadi faktor penting yang harus dihitung secara cermat. Pengembangan fasilitas CTL membutuhkan modal besar, sehingga harga bensin yang dihasilkan harus mampu bersaing dengan BBM berbasis minyak agar proyek dapat berjalan secara komersial.
Karena itu, sejumlah pengamat mendorong pemerintah melakukan studi kelayakan dan proyek percontohan sebelum pembangunan fasilitas berskala besar. Kajian diperlukan untuk menguji efisiensi teknologi, biaya produksi, kualitas produk, kebutuhan investasi, serta kepastian pasar. Tanpa perhitungan keekonomian yang matang, proyek berisiko membutuhkan dukungan kebijakan atau insentif pemerintah.
Dengan demikian, rencana batu bara menjadi bensin saat ini bukan semata persoalan apakah teknologinya tersedia. Pemerintah masih menghadapi tahapan pemilihan teknologi, mitra, pembiayaan dan pengujian keekonomian. Gagasan tersebut telah disampaikan Presiden, sementara implementasi komersialnya masih memerlukan kajian lebih lanjut.***
