BEKASI, Radarjakarta.id – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik pungutan liar (pungli), premanisme, maupun tindak kejahatan lainnya yang dapat mengganggu kegiatan usaha dan iklim investasi di Indonesia.
Kapolri meminta para pengusaha tidak ragu melaporkan setiap bentuk gangguan keamanan yang terjadi di lingkungan perusahaan. Jajaran kepolisian, kata dia, harus segera merespons dan menindaklanjuti setiap laporan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Penegasan tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri Konsolidasi Akbar Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) di Kawasan Industri MM2100, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan bertema “Hubungan Industrial Berkeadilan dan Kondusivitas Investasi” itu dihadiri sekitar 2.000 pekerja dari kurang lebih 1.200 perusahaan yang berada di Kawasan Industri MM2100 dan sekitarnya.
“Bagi pengusaha dan perusahaan yang masih menemukan aksi premanisme, pungli, maupun kejahatan lainnya, silakan dilaporkan. Saya minta kepolisian segera menindaklanjuti agar investor tidak ragu untuk masuk ke Indonesia,” ujar Kapolri.
Menurut Sigit, stabilitas keamanan merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha. Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif dinilai dapat memberikan rasa aman bagi pekerja, mendukung kelancaran operasional perusahaan, sekaligus memperkuat kepercayaan investor.
Indonesia, lanjutnya, memiliki potensi besar sebagai tujuan investasi. Potensi tersebut didukung kekayaan sumber daya alam, besarnya pasar domestik, serta pengembangan hilirisasi di berbagai sektor strategis.
Realisasi investasi nasional hingga semester I 2026 tercatat mencapai Rp1.010,6 triliun. Pada periode yang sama, Jawa Barat mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp138 triliun.
Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang berkontribusi besar terhadap capaian investasi Jawa Barat. Pada triwulan I 2026, realisasi investasi di Kabupaten Bekasi mencapai Rp31,7 triliun atau sekitar 41,29 persen dari total investasi Jawa Barat yang mencapai Rp76,8 triliun.
Kapolri memastikan Polri akan terus hadir memberikan perlindungan dan kepastian hukum sehingga kegiatan industri dapat berlangsung secara aman, tertib, dan berkelanjutan.
“Polri ingin meyakinkan para pengusaha dan investor bahwa Indonesia merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk berinvestasi. Polri akan terus memberikan jaminan keamanan agar kegiatan investasi dan dunia usaha dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan,” kata Sigit.
Namun, Kapolri menekankan bahwa terciptanya iklim investasi yang kondusif tidak semata-mata bergantung pada aspek keamanan. Perusahaan juga memiliki kewajiban menaati regulasi, memenuhi hak-hak pekerja, serta membangun hubungan industrial yang adil dan harmonis.
Ia menilai pekerja dan pengusaha merupakan dua unsur yang saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan dukungan pekerja untuk menjaga produktivitas dan keberlangsungan produksi, sementara pekerja membutuhkan perusahaan yang sehat dan berkembang sebagai sumber penghidupan.
Karena itu, Kapolri mendorong pemerintah, pengusaha, pekerja, dan serikat buruh mengedepankan komunikasi serta musyawarah dalam menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan. Perbedaan kepentingan diharapkan tidak berkembang menjadi konflik yang merugikan pekerja, perusahaan, maupun perekonomian.
Kapolri mengajak seluruh pihak bersinergi menciptakan lingkungan industri yang aman, hubungan kerja yang berkeadilan, serta iklim investasi yang kondusif dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.***
