JAKARTA, Radarjakarta.id — Gaya komunikasi politik Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Memasuki momentum satu tahun pemerintahan, akademisi dan mahasiswa mendorong Presiden agar lebih banyak mendengar aspirasi masyarakat, membuka ruang dialog, serta mengurangi pola komunikasi satu arah melalui pidato panjang.
Kepala Pusat Studi Agama dan Demokrasi Universitas Islam Indonesia (PSAD UII) sekaligus Guru Besar Ilmu Komunikasi, Masduki, menilai sejumlah pernyataan Presiden selama setahun terakhir berpotensi menjadi beban bagi reputasi kepala negara, kabinet, dan pemerintah. Menurutnya, persoalan komunikasi tersebut tidak cukup diselesaikan melalui klarifikasi, tetapi membutuhkan perubahan pendekatan yang lebih terbuka terhadap kritik publik.
Masduki mengidentifikasi sejumlah persoalan dalam komunikasi politik Presiden, mulai dari kecenderungan menyangkal kesalahan tanpa koreksi atau permintaan maaf, penggunaan retorika yang dinilai minim basis data, pernyataan yang terkadang dinilai keluar dari konteks agenda resmi, hingga pola komunikasi satu arah. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah polemik mengenai penyebutan Susanah sebagai buruh harian pengupas bawang dengan upah Rp700 ribu per kilogram dalam pidato kenegaraan.
Sorotan utama Masduki tertuju pada minimnya ruang dialog. Ia menilai Presiden terlalu sering menyampaikan pidato panjang tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada pihak lain untuk berdiskusi dan menyampaikan masukan. Dalam pemberitaan Suara.com, Masduki bahkan mencontohkan pertemuan dengan ratusan guru besar yang menurutnya berlangsung dengan porsi pidato sangat panjang namun tidak diikuti ruang dialog yang memadai.
Kritik terhadap pola komunikasi pemerintah juga datang dari mahasiswa. Dalam aksi BEM Universitas Indonesia pada 18 Agustus 2026, mahasiswa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait kondisi pemerintahan dan meminta Presiden lebih banyak mendengarkan suara masyarakat. BEM UI membawa delapan tuntutan yang mencakup persoalan demokrasi, pemberantasan korupsi, reforma agraria, hingga kesejahteraan rakyat.
Aksi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya keresahan mahasiswa terhadap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dalam pemberitaan Hukumonline, perwakilan BEM UI menyebut keresahan publik belum sepenuhnya terjawab sehingga mahasiswa memilih menyampaikan aspirasi melalui aksi di ruang publik. Situasi dalam aksi juga sempat memanas setelah mahasiswa mempersoalkan pembatasan penggunaan mobil komando untuk menyampaikan orasi.
Masduki mendorong momentum satu tahun pemerintahan digunakan untuk mengevaluasi pola komunikasi Presiden sekaligus memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, Presiden perlu mengurangi komunikasi yang bersifat monolog dan memperbesar ruang mendengar, berdialog, serta merespons kritik secara terbuka. Evaluasi juga dinilai perlu menyentuh tim komunikasi pemerintah apabila informasi yang diterima Presiden tidak cukup akurat atau tidak utuh.
Dorongan akademisi dan mahasiswa tersebut menempatkan komunikasi publik sebagai salah satu pekerjaan rumah penting pemerintahan Prabowo. Di tengah berbagai kebijakan dan program pemerintah, kemampuan Presiden untuk mendengar kritik, menguji informasi sebelum disampaikan kepada publik, serta membuka ruang dialog dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.***
