JAKARTA, Radarjakarta.id – Peringatan Hari Pahlawan Nasional setiap 10 November tidak seharusnya hanya menjadi kegiatan seremonial, upacara penghormatan, maupun momentum mengenang jasa para pejuang bangsa. Lebih dari itu, Hari Pahlawan harus menjadi ajang refleksi untuk memperbaiki moral, perilaku, dan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, khususnya aparat penegak hukum.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Umum Forum Silaturahmi Media Mahkamah Agung Republik Indonesia (FORSIMEMA-RI), Ali Hanafiah. Ia mengajak seluruh aparat penegak hukum menjadikan semangat perjuangan para pahlawan sebagai landasan dalam membangun sistem peradilan yang menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, profesionalisme, dan integritas.
Menurut Ali, perjuangan para pahlawan bukan semata-mata untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan, tetapi juga mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, bermartabat, bebas dari penindasan, serta mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
“Para pahlawan telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Sudah sepatutnya generasi sekarang melanjutkan perjuangan tersebut melalui pengabdian yang nyata, termasuk memastikan hukum ditegakkan secara adil, jujur, dan tidak diskriminatif,” ujar Ali Hanafiah dalam refleksi Hari Pahlawan Nasional.
Peradilan Harus Menjadi Tempat Mencari Keadilan
Ali menilai, salah satu tantangan besar penegakan hukum di Indonesia adalah memastikan lembaga peradilan benar-benar menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan justru menjadi sumber ketakutan, kekecewaan, maupun ketidakpercayaan publik.
Ia menegaskan bahwa perubahan sistem peradilan tidak cukup hanya dilakukan melalui reformasi birokrasi, pembangunan infrastruktur, digitalisasi layanan, ataupun pembenahan administrasi. Hal paling mendasar adalah memperbaiki pola pikir, moral, dan perilaku setiap individu yang menjalankan kewenangan hukum.
“Transformasi menuju peradilan yang berintegritas harus dimulai dari manusianya. Sebagus apa pun fasilitas dan sistem yang dibangun, semuanya tidak akan berarti apabila masih ada perilaku menyimpang, penyalahgunaan kewenangan, dan tindakan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Ali, hakim harus menjaga independensi dan memutus perkara berdasarkan hukum serta fakta persidangan. Jaksa wajib menjalankan penuntutan secara profesional berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan. Kepolisian harus mengedepankan profesionalisme serta perlindungan hak masyarakat. Advokat juga dituntut menjaga kehormatan profesi, sementara seluruh aparatur pengadilan wajib memberikan pelayanan tanpa diskriminasi.
Ia mengingatkan bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk melindungi kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Sebaliknya, hukum harus menjadi instrumen untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan keadilan bagi seluruh warga negara.
Jangan Khianati Pengorbanan para Pahlawan
Dalam momentum Hari Pahlawan, Ali juga mengingatkan bahwa kemerdekaan yang dinikmati saat ini merupakan hasil perjuangan panjang yang penuh pengorbanan. Karena itu, nilai-nilai kemerdekaan harus dijaga melalui perilaku dan tindakan yang mencerminkan keadilan serta tanggung jawab.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penegakan hukum yang tidak hanya kuat dari sisi kewenangan, tetapi juga bersih dalam pelaksanaannya.
“Kewenangan tanpa integritas berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. Jabatan, pangkat, seragam, dan kedudukan dalam institusi negara merupakan amanah untuk melayani masyarakat, bukan sarana memperoleh keistimewaan atau bertindak sewenang-wenang,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan. Tidak boleh ada perlakuan berbeda berdasarkan status sosial, kekuasaan, jabatan, maupun kedudukan seseorang.
