Integritas Peradilan Harus Dibuktikan dengan Tindakan
Lebih lanjut, Ali menegaskan bahwa membangun peradilan berintegritas membutuhkan keberanian untuk melakukan evaluasi dan pembenahan secara terbuka, objektif, serta sesuai ketentuan hukum.
Setiap dugaan pelanggaran etik, penyalahgunaan kewenangan, praktik koruptif, maupun tindakan yang berpotensi mencederai keadilan masyarakat harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan yang profesional dan transparan.
Lembaga pengawasan internal maupun eksternal juga harus menjalankan fungsinya secara konsisten tanpa pandang bulu, termasuk terhadap pihak-pihak yang memiliki jabatan atau kedudukan strategis.
Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung beserta seluruh badan peradilan di bawahnya memiliki tanggung jawab penting untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga independensi hakim, serta memastikan seluruh proses persidangan berjalan sesuai hukum dan prinsip keadilan.
“Kepercayaan publik tidak bisa dibangun hanya melalui slogan, pernyataan, atau pencitraan institusi. Kepercayaan harus dibuktikan melalui pelayanan yang jujur, proses hukum yang transparan, profesionalisme aparatur, dan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
FORSIMEMA-RI Dorong Pers Berperan dalam Pengawasan Peradilan
Sebagai bagian dari elemen masyarakat pers yang memberikan perhatian terhadap perkembangan dunia peradilan, FORSIMEMA-RI memandang pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan hukum.
Ali Hanafiah menilai pers memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan demokrasi, terutama melalui fungsi kontrol sosial yang independen, profesional, dan bertanggung jawab.
Menurutnya, pemberitaan mengenai persoalan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada kegiatan seremonial atau publikasi institusional. Media juga harus mampu menyampaikan kritik konstruktif terhadap berbagai persoalan penegakan hukum berdasarkan fakta dan kepentingan publik.
“Pers memiliki tanggung jawab untuk ikut mengawal keterbukaan informasi dan menyampaikan kritik yang membangun. Kritik terhadap lembaga peradilan bukan berarti melemahkan institusi negara, melainkan menjadi bagian dari upaya memperbaiki dan memperkuat kepercayaan masyarakat,” jelas Ali.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pengawasan media harus tetap berpedoman pada kode etik jurnalistik. Setiap pemberitaan harus didukung fakta, memiliki sumber yang jelas, mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta memberikan ruang konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Informasi yang belum terverifikasi tidak boleh disajikan seolah-olah merupakan fakta hukum. Setiap dugaan pelanggaran juga harus tetap diuji melalui mekanisme dan proses hukum yang berlaku.
