JAKARTA, RadarJakarta.id — Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan pelayanan publik, dan stabilitas keamanan menjadi prioritas Polri. Komitmen tersebut disampaikan dalam forum Program Indonesia Punya Kamu (IPK) 2026 bertajuk Rapor untuk Rakyat: 2 Tahun Prabowo-Gibran di Auditorium Universitas Tarumanagara (UNTAR), Jakarta, Selasa (27/10/2026). Polri menyatakan siap mendukung pembangunan nasional melalui pelaksanaan tugas yang profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kapolri menekankan bahwa keamanan yang kondusif merupakan salah satu prasyarat pembangunan. Karena itu, Polri berkomitmen mendukung Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama melalui penguatan keamanan dan penegakan hukum. Pernyataan tersebut sejalan dengan agenda peningkatan pelayanan publik serta kedekatan polisi dengan masyarakat yang sebelumnya disampaikan Suyudi.
Dalam penegakan hukum, Polri memprioritaskan pemberantasan narkoba, judi daring, premanisme, pemerasan, dan berbagai tindak pidana yang merugikan masyarakat. Upaya tersebut juga diarahkan untuk memberikan kepastian hukum dan menciptakan iklim usaha yang aman. Namun, keberhasilan penegakan hukum perlu diukur bukan hanya dari jumlah perkara yang ditangani, melainkan juga dari profesionalitas penyidikan, perlindungan hak warga, transparansi proses, dan keadilan bagi semua pihak.
Perlindungan terhadap perempuan, anak, pekerja, dan korban tindak pidana perdagangan orang juga menjadi bagian dari agenda kepolisian. Melalui Desk Ketenagakerjaan, Polri turut memfasilitasi penyelesaian persoalan hubungan industrial, pemulihan hak pekerja, serta perselisihan ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan memperkuat perlindungan masyarakat, sekaligus memastikan penanganan perkara dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam pengamanan unjuk rasa dan penanganan konflik sosial, Polri mendorong pendekatan humanis melalui dialog dan komunikasi. Penggunaan body-worn camera atau kamera yang dikenakan personel juga didorong untuk memperkuat akuntabilitas petugas. Dengan pengawasan yang memadai, pengamanan diharapkan tetap menjaga ketertiban tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aman dan sesuai peraturan.
Selain menjaga keamanan, Polri mendukung sejumlah program sosial dan pembangunan, antara lain pelayanan pemenuhan gizi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pembangunan Jembatan Merah Putih, penanganan bencana, serta penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi jagung. Kapolri juga menekankan pentingnya reformasi internal melalui pengawasan, sistem merit dalam pembinaan karier, transformasi digital, dan peningkatan transparansi pelayanan. Ia mengakui pembenahan masih diperlukan dan menyatakan Polri perlu terus mendengarkan masukan masyarakat.
Kepercayaan publik, pada akhirnya, akan ditentukan oleh pelaksanaan komitmen tersebut di lapangan. Masyarakat membutuhkan pelayanan yang mudah diakses, laporan yang ditangani secara profesional, serta penegakan hukum yang konsisten tanpa diskriminasi. Karena itu, reformasi Polri perlu disertai evaluasi terbuka dan hasil yang dapat dirasakan warga. Kapolri juga mengajak masyarakat menjaga keamanan lingkungan dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum terverifikasi demi mendukung kehidupan yang aman dan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.***
