JAKARTA, Radarjakarta.id – Gerakan Anti Gibran (GERAG) menegaskan persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh berhenti sebagai polemik politik dan perdebatan di ruang publik.
Ketua Umum GERAG, Dhani Marlen mendorong agar seluruh persoalan hukum yang berkaitan dengan persyaratan, legitimasi, dan keabsahan jabatan Wakil Presiden dikaji dan diuji melalui mekanisme konstitusional.
Menurut Dhani, kekuasaan dalam negara demokrasi harus selalu berada di bawah kendali konstitusi. Jabatan publik, kata dia, tidak boleh diperlakukan sebagai kekuasaan yang bebas dari kritik dan pertanggungjawaban.
“Demokrasi tidak boleh berhenti setelah seseorang memperoleh jabatan. Justru setelah menduduki jabatan publik, pengawasan harus tetap berjalan. Kami ingin seluruh persoalan terkait Gibran dibuka secara objektif dan dijawab berdasarkan hukum, bukan diselesaikan dengan saling melempar kepentingan politik,” tegas Dhani Marlen di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dani menambahkan, GERAG hadir sebagai wadah aspirasi masyarakat untuk mengawal supremasi konstitusi dan mendorong transparansi dalam penyelenggaraan negara.
Soroti Pasal 7A dan 7B UUD 1945
Sementara itu, Sekretaris Jenderal GERAG, Sunggul Hamonangan Sirait, menilai terdapat aspek hukum ketatanegaraan yang perlu dicermati secara serius. Terutama mengenai hubungan antara persyaratan pencalonan Wakil Presiden dan ketentuan pemberhentian pejabat negara dalam masa jabatan.
Menurut Sunggul, Pasal 7A UUD 1945 secara tegas membuka kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai pejabat negara tersebut. Ketentuan ini harus dibaca bersama Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pengujian melalui DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
“Persoalan mendasarnya adalah apakah terdapat keadaan atau fakta hukum yang memenuhi unsur tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden sebagaimana dimaksud Pasal 7A UUD 1945. Ini harus dikaji secara serius. Jangan sampai persoalan konstitusional hanya menjadi perdebatan politik tanpa pernah diuji melalui mekanisme hukum yang tersedia,” ujar Sunggul.
Ia menjelaskan, Pasal 7B ayat (2) memberikan ruang bagi DPR untuk menyampaikan pendapat dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan. Apabila terdapat dasar dan bukti hukum yang relevan, DPR dapat menindaklanjutinya melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat dan prosedur konstitusional yang berlaku.
