DPR Jangan Tutup Mata
Sunggul menegaskan, proses tersebut bukan kewenangan sepihak DPR. Mahkamah Konstitusi harus memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR. Apabila MK menyatakan pendapat tersebut terbukti, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk mengambil keputusan akhir sesuai ketentuan UUD 1945.
“Konstitusi sudah menyediakan jalurnya. DPR tidak boleh mengabaikan fungsi pengawasan, MK harus menjalankan fungsi pengujian secara independen, dan MPR harus mengambil keputusan berdasarkan ketentuan konstitusi. Tidak boleh ada jalan pintas, tetapi juga tidak boleh ada pembiaran terhadap persoalan hukum yang memang memiliki dasar untuk diperiksa,” tegasnya.
Lebih jauh, GERAG menilai penting untuk membedakan antara persoalan administrasi pencalonan, sengketa proses pemilu, dan alasan pemberhentian Wakil Presiden dalam masa jabatan. Ketiganya memiliki dasar hukum, objek pemeriksaan, serta mekanisme penyelesaian yang berbeda.
Karena itu, setiap argumentasi mengenai keabsahan jabatan harus disusun berdasarkan norma hukum, fakta, bukti, dan kewenangan lembaga negara yang tepat. Tidak setiap kontroversi pencalonan otomatis menjadi alasan pemakzulan, tetapi persoalan yang memenuhi unsur konstitusional juga tidak boleh diabaikan.
“Yang kami persoalkan adalah konsistensi penegakan konstitusi. Hukum tidak boleh hanya tajam ketika menyangkut masyarakat biasa, tetapi kehilangan daya ketika berhadapan dengan pejabat tinggi negara. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus berlaku bagi semua orang,” tutup Sunggul.
GERAG menegaskan akan terus menyuarakan aspirasi masyarakat secara damai, mengawal perkembangan persoalan hukum ketatanegaraan, serta mendorong agar seluruh dugaan pelanggaran diuji melalui lembaga yang berwenang.
