JAKARTA, Radarjakarta.id – Kepercayaan merupakan modal paling berharga dalam industri perbankan. Uang dapat dihitung, aset dapat dinilai, dan transaksi dapat dicatat, tetapi kepercayaan masyarakat tidak dapat dibangun hanya dengan angka-angka di dalam laporan keuangan. Pada 3 November 2026, Bank Sentral Paraguay memulai proses resolusi Ueno Bank setelah rasio solvabilitasnya ditemukan berada di bawah 50 persen dari batas minimum yang diwajibkan.
Peristiwa tersebut memperlihatkan bagaimana persoalan fundamental sebuah bank dapat berkembang menjadi persoalan kepercayaan publik dan stabilitas keuangan. Krisis perbankan bukan sekadar persoalan satu lembaga, melainkan dapat menyentuh kehidupan jutaan orang yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada sistem keuangan.
Perkembangan itu menjadi pengingat bahwa wajah perbankan modern telah berubah. Bank bukan lagi sekadar tempat menyimpan uang dan menyalurkan kredit, melainkan bagian dari infrastruktur strategis perekonomian yang menghubungkan masyarakat, dunia usaha, pasar modal, sistem pembayaran, dan aktivitas ekonomi lintas negara.
Dalam perspektif tersebut, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang bahwa ketahanan perbankan perlu dipahami melalui hubungan antara stabilitas ekonomi, kesehatan fundamental lembaga keuangan, tata kelola, dan keamanan teknologi. Sebab, ketika sistem keuangan semakin terdigitalisasi, risiko tidak lagi hanya datang dari pembiayaan bermasalah atau tekanan likuiditas, tetapi juga dari pencurian identitas, manipulasi transaksi, dan gangguan infrastruktur digital.
Indonesia memiliki karakteristik ekonomi dan sistem pengawasan yang berbeda dari Paraguay. Karena itu, krisis Ueno Bank bukan gambaran bahwa Indonesia sedang menghadapi situasi yang sama. Namun, perkembangan global tersebut membuka pertanyaan yang jauh lebih strategis: seberapa tangguh perbankan Indonesia menghadapi tekanan ekonomi sekaligus ancaman digital? Pertanyaan ini penting karena stabilitas perbankan berkaitan langsung dengan keamanan simpanan masyarakat, keberlangsungan dunia usaha, kelancaran transaksi, dan kepercayaan terhadap perekonomian nasional.
“Sebuah bank tidak kehilangan kepercayaan masyarakat hanya ketika modalnya melemah. Kepercayaan juga dapat runtuh ketika transaksi tidak terlindungi, data nasabah kehilangan keamanan, dan pengelola tidak mampu memberikan kepastian. Kekuatan perbankan sesungguhnya terletak pada kemampuan menjaga seluruh unsur tersebut secara bersamaan,” tegas Haidar Alwi.
Persoalan tersebut membawa kita pada satu hal mendasar: ketahanan perbankan Indonesia tidak cukup dibaca dari pertumbuhan kredit atau besarnya aset industri. Kesehatan fundamental, stabilitas ekonomi, keamanan digital, dan kualitas perlindungan nasabah merupakan satu rangkaian yang menentukan kekuatan sistem keuangan nasional.
Ketahanan Fundamental dan Keamanan Digital Perbankan Indonesia Menghadapi Tekanan Global
Indonesia memiliki modal ekonomi yang penting untuk menjaga stabilitas perbankan. Namun, kekuatan fundamental tidak berarti terbebas dari tekanan. Nilai tukar rupiah, inflasi, suku bunga, harga energi, dan arus modal global membentuk lingkungan risiko yang memengaruhi dunia usaha serta lembaga keuangan.
Pada 6 November 2026, JISDOR Bank Indonesia tercatat Rp18.130 per dolar AS. Sementara itu, cadangan devisa Indonesia pada akhir September mencapai US$146,3 miliar atau setara 5,3 bulan impor. Angka cadangan devisa tersebut memberikan bantalan eksternal, tetapi tekanan nilai tukar tetap perlu diperhatikan.
Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan beban perusahaan yang memiliki utang valuta asing. Ketika arus kas perusahaan tertekan, kemampuan membayar kredit berpotensi melemah dan risiko kredit bermasalah dapat meningkat. Di sinilah hubungan antara ekonomi makro dan kesehatan perbankan menjadi nyata.
Data OJK per September 2026 menunjukkan kredit perbankan Indonesia mencapai Rp9.245,1 triliun, tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sementara Dana Pihak Ketiga mencapai Rp10.492,2 triliun atau tumbuh 8,22 persen. Rasio kecukupan modal atau Capital Adequacy Ratio berada pada 24,30 persen, NPL gross 2,07 persen, NPL net 0,82 persen, dan Loan to Deposit Ratio 88,11 persen. Angka tersebut memperlihatkan bahwa industri perbankan secara agregat memiliki bantalan modal dan likuiditas yang relatif kuat.
Namun, pertumbuhan kredit yang lebih cepat daripada pertumbuhan dana pihak ketiga tetap membutuhkan pengelolaan pendanaan yang cermat. Selain itu, rasio industri tidak otomatis mencerminkan kondisi setiap bank. Analisis perbankan yang matang perlu melihat kualitas aset, konsentrasi kredit, eksposur valuta asing, kecukupan pencadangan, dan kemampuan masing-masing lembaga menghadapi tekanan. Stabilitas bukan sekadar keadaan ketika angka terlihat baik, melainkan kemampuan mempertahankan kesehatan ketika lingkungan ekonomi berubah.
Tantangan berikutnya berada pada infrastruktur digital. Insiden ransomware Bank Syariah Indonesia pada Mei 2023 memperlihatkan bahwa gangguan teknologi dapat menjalar menjadi gangguan layanan dan persoalan perlindungan data. Ancaman serupa memiliki dimensi yang semakin kompleks di tingkat global. Pada November 2026, Crédit Mutuel Arkéa di Prancis dilaporkan kehilangan sekitar €100 juta melalui transaksi penipuan yang melibatkan layanan pihak ketiga.
Sementara itu, pencurian aset digital dari Binance pada Oktober 2026 memperlihatkan besarnya risiko terhadap infrastruktur pengelolaan aset virtual. Kedua peristiwa tersebut memiliki karakter berbeda, tetapi menyampaikan pelajaran yang sama: titik kerentanan sistem keuangan dapat berada di jaringan internal, akses administrator, proses autentikasi, maupun penyedia teknologi eksternal. Keamanan digital karena itu bukan sekadar urusan perangkat lunak, melainkan bagian dari integritas operasional lembaga keuangan.
“Di era ekonomi digital, satu celah keamanan dapat melampaui batas sebuah institusi dan menjalar ke rantai transaksi yang lebih luas. Karena itu, kekuatan perbankan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi oleh disiplin pengendalian akses, ketepatan mendeteksi anomali, kualitas tata kelola, serta kecepatan memulihkan layanan. Teknologi yang maju tanpa pengendalian risiko hanya menciptakan kemajuan yang rapuh,” jelas Haidar Alwi.
Indonesia berada pada persimpangan antara pertumbuhan ekonomi digital dan kebutuhan menjaga keamanan sistem keuangan. Semakin luas transaksi elektronik, semakin besar pula nilai strategis infrastruktur yang menopangnya. Karena itu, persoalan berikutnya bukan sekadar seberapa canggih teknologi yang digunakan bank, melainkan seberapa siap seluruh ekosistem keuangan nasional menghadapi gangguan, melindungi nasabah, dan menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi.
