Tana Toraja || Radarpost.id
Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja untuk membenahi tata kelola pertanahan, tata ruang, sekaligus mempercepat pengamanan aset milik pemerintah daerah.
Koordinasi tersebut menjadi bagian dari implementasi sembilan program kerja sama ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah dalam mendorong tata kelola pertanahan yang lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Mariana Derlan Masia Harahap, menegaskan kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan pertanahan sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum di kemudian hari.
“Sinergi antarinstansi menjadi kunci untuk menghadirkan pengelolaan pertanahan yang tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat,” ujarnya.
Salah satu fokus utama kerja sama tersebut adalah percepatan sertifikasi aset pemerintah daerah. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan kepastian status hukum tanah sekaligus meminimalkan potensi sengketa, tumpang tindih kepemilikan, maupun penyalahgunaan aset.
Dengan administrasi pertanahan yang lebih tertib, pemerintah daerah juga dapat memastikan aset tanah tercatat, terlindungi, dan dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tak hanya menyangkut aset pemerintah, pembenahan tata kelola pertanahan juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Kepastian status tanah dan administrasi yang lebih tertib diharapkan dapat memperkuat perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.
Koordinasi juga mencakup aspek tata ruang, terutama untuk memastikan pemanfaatan lahan berjalan sesuai rencana tata ruang daerah. Kesesuaian pemanfaatan ruang menjadi salah satu langkah penting untuk mencegah konflik penggunaan lahan dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Mariana berharap sinergi tersebut tidak berhenti pada koordinasi, tetapi menghasilkan langkah konkret yang dapat dirasakan masyarakat dan memperkuat tata kelola aset pemerintah daerah.
“Kami berkomitmen memperkuat koordinasi dan memastikan program berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta mendukung pelayanan pertanahan berkualitas,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan implementasi sembilan program tersebut membutuhkan konsistensi koordinasi, pertukaran data, pengawasan, serta tindak lanjut dari seluruh instansi terkait.
Kolaborasi antara Kantor Pertanahan dan Pemkab Tana Toraja diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pertanahan yang bersih, tertib, transparan, dan memberikan kepastian hukum, sekaligus memastikan aset daerah terlindungi dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan.
“Melalui kolaborasi berkelanjutan, pemerintah menargetkan layanan pertanahan semakin transparan sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan aset daerah,” tegas Mariana.
Kalau ingin lebih “nendang” untuk media online, saya paling merekomendasikan judul: “Sembilan Program ATR/BPN-KPK Didorong di Tana Toraja, Aset Daerah Jadi Sorotan” karena langsung menonjolkan unsur berita dan membuat pembaca penasaran.
