NABIRE, Radarjakarta.id– Pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mencabut izin usaha pertambangan (IUP) PT Kristalin Eka Lestari (PT KEL) di Nabire, Papua Tengah. Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan dalam aktivitas pertambangan emas di wilayah tersebut. Izin yang dicabut mencakup area sekitar 3.500 hektare.
Penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang beroperasi di kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya, jajaran lintas lembaga, termasuk unsur pemerintah, penegak hukum, dan TNI, terlibat dalam pengawasan serta penindakan sesuai kewenangan masing-masing.
Satgas PKH menyoroti aktivitas pertambangan yang diduga berlangsung tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH). Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kegiatan pertambangan di kawasan hutan wajib memenuhi ketentuan perizinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Selain aspek perizinan, kewajiban pemulihan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam penertiban. Perusahaan pertambangan memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan reklamasi dan pemulihan lahan sesuai kewajiban hukumnya. Pencabutan izin tidak serta-merta menghapus tanggung jawab yang masih melekat pada perusahaan.
Keterlibatan unsur pemerintah, kejaksaan, kepolisian, dan TNI menunjukkan pentingnya koordinasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan hutan. Meski demikian, setiap dugaan pelanggaran tetap perlu dijelaskan berdasarkan dokumen resmi, hasil pemeriksaan, dan ketentuan hukum yang berlaku agar penindakan berjalan transparan serta dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, pencabutan IUP juga menimbulkan sejumlah hal yang perlu diperhatikan, mulai dari dampak terhadap pekerja dan masyarakat sekitar hingga kepastian pemulihan lingkungan. Pemerintah perlu memastikan bahwa tindak lanjut kebijakan dilakukan secara terukur, termasuk mengenai status operasional perusahaan, kewajiban lingkungan, dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
Hingga informasi mengenai pencabutan izin ini dipublikasikan, keterangan resmi perusahaan mengenai keputusan tersebut dan tanggapannya atas temuan Satgas PKH perlu dikonfirmasi untuk melengkapi pemberitaan secara berimbang. RADAR JAKARTA menempatkan asas praduga tak bersalah, akurasi informasi, dan hak jawab sebagai bagian penting dalam penyajian berita mengenai penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam.(*).
