JAKARTA, Radarjakarta.id — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (IMF). Pemerintah memilih mengurangi ketergantungan terhadap utang dan mendorong investasi sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan pada penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026). Prabowo mengungkapkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mendapat tawaran pinjaman IMF ketika berada di Washington DC, Amerika Serikat.
Prabowo mengaku terkejut mengetahui adanya tawaran tersebut. Menurut dia, pemerintah kemudian memutuskan untuk tidak mengambil pinjaman karena Indonesia dinilai masih mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan tanpa mengandalkan pembiayaan dari IMF.
“Menteri Keuangan kita di Washington DC ditawarin pinjaman dari IMF, kita tolak. Terima kasih, Indonesia masih bisa tanpa pinjaman dari IMF,” ujar Prabowo dalam pidatonya, sebagaimana dikutip sejumlah media.
Prabowo juga menegaskan pemerintah tidak ingin terlalu banyak melakukan pinjaman. Jika pembiayaan melalui utang memang diperlukan, pemerintah akan mempertimbangkan biaya pinjaman, terutama tingkat bunga yang harus dibayarkan. Pada saat yang sama, Prabowo menyatakan pemerintah terbuka terhadap investasi yang masuk ke Indonesia.
Keputusan tersebut sejalan dengan penjelasan Purbaya sebelumnya. Pada April 2026, Menteri Keuangan menyatakan IMF dan Bank Dunia menawarkan pembiayaan sekitar US$20 miliar hingga US$30 miliar kepada Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Purbaya saat itu mengatakan Indonesia belum membutuhkan pinjaman karena kondisi fiskal dan cadangan dana pemerintah masih dinilai memadai.
Kementerian Keuangan kemudian menjelaskan bahwa tawaran tersebut disampaikan ketika Purbaya menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia di Washington DC pada 13–17 April 2026. Pemerintah memilih tidak mengambil fasilitas tersebut dengan mempertimbangkan kondisi fiskal Indonesia dan kebutuhan pembiayaan saat itu.
Sikap pemerintah tersebut menunjukkan arah kebijakan yang berupaya menjaga ruang fiskal sekaligus menekan ketergantungan pada pinjaman luar negeri. Namun, keputusan pembiayaan tetap perlu mempertimbangkan kebutuhan pembangunan, kondisi APBN, biaya utang, serta perkembangan ekonomi global. Dengan demikian, penolakan tawaran IMF tidak berarti pemerintah menutup seluruh opsi pembiayaan, melainkan menekankan selektivitas terhadap utang dan preferensi terhadap investasi.
Dengan kebijakan itu, pemerintah Prabowo menempatkan efisiensi anggaran, kemampuan fiskal dalam negeri, investasi, dan biaya pembiayaan sebagai pertimbangan utama dalam menentukan sumber dana pembangunan.***
