JAKARTA, Radarjakarta.id – Komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menguatkan agenda pemberantasan korupsi mendapat apresiasi dari Aktivis Reformasi 1998 sekaligus Pendiri Forum Kota (Forkot), Agung Dekil.
Ia menilai langkah yang ditempuh Presiden sejalan dengan semangat Reformasi 1998 untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi.
Menurut Agung, dukungan Presiden terhadap penguatan lembaga penegak hukum merupakan langkah strategis untuk menyelamatkan keuangan negara sekaligus memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil tanpa tebang pilih.
“Apresiasi setinggi-tingginya layak diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto atas komitmen dan langkah nyatanya dalam memimpin pemberantasan korupsi di Tanah Air sesuai dengan amanat dan cita-cita Reformasi 98. Dukungan konsisten beliau dalam memperkuat aparat penegak hukum menjadi langkah krusial untuk menyelamatkan uang negara dan menegakkan hukum yang berkeadilan tanpa pandang bulu,” kata Agung dalam keteranganya, Rabu (15/7/2026).
Ia meyakini, penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap pelaku korupsi akan memberikan efek jera sekaligus memperkuat integritas birokrasi. Langkah tersebut juga dinilai menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Upaya penegakan hukum yang tegas ini diyakini akan memberikan efek jera, menjaga integritas birokrasi, dan menciptakan iklim pemerintahan yang bersih,” ujarnya.
Agung juga mendorong seluruh institusi penegak hukum, mulai dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, hingga Kepolisian, agar bekerja selaras dengan komitmen Presiden Prabowo. Menurutnya, pemberantasan korupsi harus dijalankan secara profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi.
“Langkah lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk bekerja secara maksimal, transparan, dan akuntabel,” ucapnya.
Selain itu, Agung mengingatkan seluruh aparatur negara dan penyelenggara pemerintahan agar menjaga integritas serta tidak menyimpang dari amanah yang diberikan masyarakat. Ia menegaskan publik menginginkan praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan benar-benar diakhiri.
“Oleh karena itu, aparat dan jajaran pemerintah harus lebih mawas diri dan tidak melawan kehendak rakyat yang tidak ingin ada lagi praktik-praktik korupsi dan kesewenang-wenangan sehingga ke depan aparat penegak hukum betul-betul bekerja dengan kesadaran penuh akan tugas dan kewajiban yang telah diamanahkan,” tutup Agung.
