BANYUWANGI, Radarjakarta.id – Aksi demonstrasi ratusan sopir yang tergabung dalam Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (Gapiber) berujung pada pemblokiran akses masuk dan keluar Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, Rabu (14/10/2026). Akibatnya, aktivitas perkantoran terganggu, termasuk mahasiswa yang hendak meninggalkan lokasi untuk mengikuti perkuliahan di kampus.
Massa yang terdiri atas sejumlah komunitas sopir lintas Jawa–Bali itu membawa truk, mayoritas jenis engkel, ke sejumlah titik strategis, termasuk Kantor Pemkab Banyuwangi dan Kantor DPRD Banyuwangi. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan operasional angkutan dan pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Ketapang.
Para pengemudi menuntut klarifikasi Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry atas pernyataannya yang menyebut sopir sebagai provokator kemacetan selama enam jam di Pelabuhan Ketapang. Mereka juga meminta jaminan agar penumpukan kendaraan di Pelabuhan Ketapang dan Tanjung Wangi tidak kembali terjadi.
Selain itu, massa menyoroti sistem bongkar muat kapal ALP yang dinilai tidak tepat waktu. Mereka mendesak pihak terkait membenahi sistem operasional tersebut, sekaligus mempercepat pembangunan dermaga dan jembatan penampungan.
Demonstrasi yang berlangsung sejak pukul 12.00 WIB itu memanas setelah pimpinan daerah yang diharapkan menemui massa tak kunjung hadir. Sebagai bentuk kekecewaan, para sopir kemudian memblokade seluruh akses masuk dan keluar Kantor Pemkab Banyuwangi sekitar pukul 15.00 WIB.
Pemblokiran dilakukan dengan memarkirkan truk di dua pintu utama, yakni sisi timur di Jalan Ahmad Yani dan sisi utara di Jalan Borobudur. Akibatnya, orang-orang yang hendak masuk maupun keluar dari kompleks perkantoran tersebut tidak dapat melintas dengan leluasa.
“Biar ngerasain rasanya macet tidak bisa pulang,” ujar salah seorang sopir truk yang menutup akses pintu masuk sisi utara.
Dampak blokade turut dirasakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi yang sedang menjalani program magang di kantor tersebut. Fikri mengaku tidak bisa keluar bersama tiga rekannya karena akses tertutup, padahal ia harus mengikuti perkuliahan pada pukul 15.00 WIB.
“Saya jam 3 ada kelas di kampus. Jadi ini saya dan tiga teman saya tidak bisa keluar,” kata Fikri.
Ia mengaku telah meminta izin kepada sopir truk agar bisa melintas, tetapi permintaannya ditolak. Menurut Fikri, sejumlah rekan perempuannya juga diminta mundur ketika hendak keluar dari area tersebut.
“Ya merugikan. Saya bukan pejabat, bukan pegawai sini. Tapi ikut tidak bisa keluar,” tutur Fikri.
Aksi blokade tersebut memperlihatkan dampak demonstrasi terhadap masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam tuntutan para pengemudi. Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai waktu pembukaan kembali akses Kantor Pemkab Banyuwangi maupun tanggapan resmi pihak pemerintah daerah atas tuntutan massa.|GUS*
