JAKARTA, Radarjakarta.id – Kebijakan reshuffle kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi kekuasaan di tengah dinamika politik nasional.
Pakar Ilmu Pemerintahan, Anton Permana menilai bahwa pergantian menteri merupakan hal yang wajar dalam pemerintahan dan akan selalu memicu pro dan kontra di masyarakat. Namun, menurut dia, tanggung jawab penuh tetap berada di tangan presiden.
“Sampai kapan pun reshuffle pasti menimbulkan pro kontra. Tapi yang bertanggung jawab adalah presiden. Saya kira presiden tidak akan menempatkan orang secara sembarangan,” ujar Anton dalam diskusi bertajuk “Reshuffle Kabinet: Konsolidasi Kekuasaan atau Optimalisasi Kinerja?” di Jakarta, Kamis (30/4/2026).
Anton mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menghakimi kebijakan pemerintah. Ia menilai pemerintah memiliki berbagai pertimbangan sebelum mengambil keputusan, termasuk dalam menyusun komposisi kabinet.
Selain itu, ia menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo, terutama dalam menyelesaikan persoalan yang diwariskan dari pemerintahan sebelumnya.
“Banyak persoalan yang ditinggalkan rezim lama. Prabowo ini ibaratnya sedang ‘mencuci piring’, dan itu bukan pekerjaan yang mudah,” kata dia.
Meski demikian, Anton melihat adanya kelemahan dalam aspek komunikasi politik pemerintahan saat ini. Menurut dia, Prabowo masih kalah dalam perang narasi di ruang publik.
“Padahal kekuasaan sudah dipegang, tapi kesannya apa pun yang dilakukan selalu dipersepsikan buruk. Ini bisa mendegradasi informasi ke publik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan
menilai reshuffle kabinet merupakan bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan yang tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan politik pasca Pemilu 2024.
Ia mengatakan, salah satu isu yang berkembang di masyarakat adalah apakah Prabowo mampu melepaskan diri dari bayang-bayang Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Pertanyaannya selalu itu, apakah Prabowo bisa lepas dari Jokowi. Termasuk kenapa belum ada pergantian terhadap menteri-menteri yang dianggap tidak berkinerja,” kata Syahganda.
Namun, ia meyakini bahwa Prabowo telah mulai membangun arah kepemimpinannya sendiri sejak menjabat sebagai presiden.
“Saya yakin sejak Prabowo memimpin, dia sudah melepaskan bayang-bayang dari Jokowi. Termasuk dalam konteks reshuffle,” ujarnya.
Menurut Syahganda, perbedaan karakter kepemimpinan antara Prabowo dan Jokowi akan memengaruhi arah kebijakan pemerintahan ke depan.
“Prabowo lahir dari sejarah perjuangan, sementara Jokowi muncul dalam konteks yang berbeda. Jadi pasti ada perubahan, meskipun tidak selalu terlihat langsung,” kata dia.
Ia juga menilai analisis publik kerap menyederhanakan persoalan dengan mempertanyakan mengapa sejumlah pejabat belum diganti. Padahal, menurut dia, kondisi politik tidak sesederhana itu.
Lebih lanjut, Syahganda menegaskan bahwa reshuffle kabinet merupakan langkah konsolidasi yang diperlukan di tengah adanya pengaruh kekuatan tertentu di luar struktur formal kekuasaan.
“Presiden butuh konsolidasi karena pertarungan dengan oligarki masih berlangsung. Ada yang disebut deep state, yang tidak terlihat tapi memengaruhi,” ujarnya.
Terkait tidak adanya pergantian di sejumlah posisi strategis seperti Kapolri, Syahganda menilai hal itu merupakan pertimbangan politik presiden.
“Mungkin dianggap belum relevan untuk diganti. Selama masih bisa dikendalikan, pergantian tidak jadi prioritas,” kata dia.
Ia menambahkan, dengan karakter kepemimpinan yang kuat, kecil kemungkinan Prabowo berada di bawah pengaruh pihak lain, termasuk Jokowi.
“Dengan strong leadership seperti Prabowo, tidak mungkin dia dipengaruhi. Bahkan posisi Gibran saat ini lebih bersifat simbolik,” ucapnya.
