JAKARTA, Radarjakarta.id – Di panggung global, Indonesia bukan negara kecil. Pasar domestik yang besar, sumber daya melimpah, dan kontribusi ekonomi yang konsisten menjadikan Indonesia selalu diperhitungkan secara angka. Namun satu pertanyaan mendasar jarang diajukan secara jujur: mengapa peran besar itu belum sepenuhnya berbuah posisi tawar yang setara?
Dalam perdagangan internasional, Indonesia kerap menjadi pasar, bukan penentu standar. Dalam sistem pembayaran lintas negara, Indonesia hadir sebagai pengguna, bukan pembentuk arsitektur. Dalam rantai nilai global, Indonesia sering berhenti sebagai pemasok bahan mentah atau konsumen akhir, sementara nilai tambah dan kendali merek berada di luar. Pola ini berulang di banyak sektor dan membentuk kesan yang sama: Indonesia penting, tetapi belum menentukan.
Menurut Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB), persoalan ini tidak bisa dibaca semata sebagai sikap pihak luar. Akar masalahnya justru terletak pada cara Indonesia memosisikan dirinya sendiri dalam hubungan internasional.
“Dalam hubungan internasional, kepercayaan tidak lahir dari jumlah semata. Ia tumbuh dari konsistensi sikap negara dalam menjaga kepentingannya dan melindungi warganya,” ujar Haidar Alwi.
Di sinilah persoalan inti itu terlihat jelas: Indonesia terlalu sering berperan besar, tetapi terlalu jarang menautkan peran tersebut dengan keberanian menentukan arah.
Kontribusi Besar, Kepercayaan yang Belum Setara
Pola global tersebut tampak nyata ketika ditarik ke contoh yang lebih konkret. Dalam ekosistem ibadah haji dan umrah, Indonesia adalah penyumbang jemaah terbesar di dunia. Setiap tahun, aliran dana yang sangat besar bergerak dari Indonesia melalui transportasi, akomodasi, logistik, dan jasa pendukung. Secara ekonomi, Indonesia adalah aktor utama.
Namun besarnya peran itu belum sepenuhnya diikuti dengan kepercayaan yang setara. Penggunaan produk Indonesia dalam rantai pasok masih terbatas, adopsi sistem pembayaran nasional belum menjadi arus utama, dan perlindungan pekerja migran sering kali baru bergerak setelah persoalan muncul. Ketimpangan ini mencerminkan jarak antara kontribusi dan posisi tawar, termasuk dalam relasi dengan mitra utama seperti Arab Saudi.
Kejujuran perlu ditegakkan. Masalahnya bukan semata berada di luar negeri. Indonesia terlalu lama merasa cukup menjadi penyumbang terbesar, tanpa menautkan kontribusi tersebut dengan tuntutan timbal balik yang adil dan terukur.
Pasar Besar, Namun Belum Menjadi Penentu
Apa yang terlihat dalam haji dan umrah sejatinya mencerminkan pola yang lebih luas. Indonesia adalah salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Populasi besar dan kelas menengah yang tumbuh menjadikan Indonesia sasaran utama produk global, mulai dari pangan hingga teknologi. Namun besarnya pasar ini belum sepenuhnya dikonversi menjadi kekuatan negosiasi.
Produk global masuk dengan standar mereka sendiri, sementara produk Indonesia masih menghadapi hambatan menembus pasar internasional. Branding dan nilai tambah berjalan satu arah. Indonesia lebih sering menjadi objek pemasaran, bukan subjek yang menentukan arah. Situasi serupa terlihat pada sistem pembayaran lintas negara, di mana sistem nasional jarang menjadi rujukan meski volume pengguna sangat besar.
Dalam rantai nilai global, Indonesia kembali berada pada posisi yang sama. Kaya sumber daya dan tenaga kerja, tetapi sering berhenti pada tahap awal. Nilai tambah tinggi dan kendali distribusi masih terbatas. Semua ini memperlihatkan satu benang merah: peran besar tidak otomatis menjadi pengaruh jika tidak diolah sebagai daya ungkit.
Mengalah Terlalu Lama dan Posisi Tawar yang Tergerus
Dalam ekonomi politik global, pasar besar dan aliran dana tidak melahirkan pengaruh jika berjalan tanpa syarat. Negara yang hadir hanya sebagai pengguna layanan akan dibaca sebagai pasar yang patuh, bukan mitra yang perlu diajak berunding sejajar.
Haidar Alwi menilai, kebiasaan mengalah yang berlangsung terlalu lama telah menggerus posisi tawar Indonesia. Bukan karena Indonesia lemah, melainkan karena keberanian menetapkan kepentingan belum menjadi pola kebijakan yang konsisten.
“Mengalah sesekali adalah kebijaksanaan. Mengalah terus-menerus adalah kesalahan strategis,” tegas Haidar Alwi.
Ketika mengalah menjadi kebiasaan tanpa keberanian menautkan kepentingan nasional, Indonesia perlahan diposisikan sebagai pihak yang selalu menerima, bukan menentukan arah.
