Oleh: Fais Hakim & Willy
Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki tradisi politik yang khas: kritis, beradab, dan berakar kuat pada etika publik. Di kota ini, kekuasaan selalu diuji bukan hanya oleh oposisi, tetapi oleh suara moral warganya sendiri. Maka ketika praktik nepotisme mulai terasa mengendap dalam tubuh PDI Perjuangan DIY, kegelisahan itu tidak bisa lagi disimpan dalam ruang sunyi.
Kami, Fais Hakim mewakili Generasi Z dan Willy mewakili Warga Banteng, menyampaikan gugatan terbuka ini bukan sebagai musuh partai, melainkan sebagai anak kandung dari nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan PDI Perjuangan: keadilan, meritokrasi, dan keberpihakan pada rakyat kecil.
Nepotisme adalah bentuk paling malas dari politik. Ia meniadakan proses, menyingkirkan kapasitas, dan mengganti kerja ideologis dengan hubungan darah. Dalam konteks partai kader seperti PDI Perjuangan, nepotisme adalah pengkhianatan terhadap sistem kaderisasi itu sendiri.
Di DIY, praktik ini tidak selalu tampil vulgar. Ia sering bersembunyi di balik dalih “kepercayaan”, “penguatan internal”, atau “kebutuhan organisasi”. Namun publik tidak bodoh. Kader di akar rumput merasakan langsung bagaimana ruang regenerasi menyempit, bagaimana jabatan strategis terasa “sudah dipesan”, dan bagaimana loyalitas puluhan tahun bisa dikalahkan oleh hubungan keluarga yang instan.
Bagi Generasi Z, nepotisme adalah alarm keras. Generasi ini tidak tumbuh dalam budaya feodalisme politik. Mereka terbiasa menilai berdasarkan kompetensi, transparansi, dan rekam jejak. Ketika Gen Z melihat sebuah partai mengulang pola politik kekerabatan, pesan yang mereka tangkap sederhana: partai ini tidak sedang menyiapkan masa depan, tetapi sedang mengamankan lingkaran.
PDI Perjuangan selama ini dikenal sebagai partai yang kuat secara historis di DIY. Namun sejarah tidak otomatis menjamin masa depan. Elektabilitas bukan warisan abadi. Ia harus dirawat dengan praktik politik yang adil dan rasional. Jika nepotisme terus dibiarkan, PDI Perjuangan DIY justru sedang menanam bom waktu elektoralnya sendiri menjelang 2029.
Dari perspektif Warga Banteng, persoalan ini lebih menyakitkan lagi. Banyak kader yang membesarkan partai dari bawah, menjaga suara di TPS, mengorganisasi rakyat di kampung-kampung, justru merasa menjadi penonton di rumahnya sendiri. Ketika struktur partai tidak lagi menjadi ruang pengabdian, melainkan etalase keluarga, maka loyalitas berubah menjadi luka kolektif.
Ini bukan soal individu. Ini soal sistem. Ketika satu praktik nepotisme dibiarkan, ia akan menjadi preseden. Ketika preseden itu berulang, ia akan menjadi budaya. Dan ketika sudah menjadi budaya, partai kehilangan kemampuan untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Lebih jauh, nepotisme juga merusak pendidikan politik publik. PDI Perjuangan selama ini mengklaim sebagai partai ideologis. Namun ideologi tanpa etika hanya akan menjadi slogan kosong. Bagaimana partai bisa mengajarkan keadilan sosial jika di internalnya keadilan prosedural justru diabaikan?
Kami menolak narasi bahwa kritik ini adalah bentuk pembangkangan. Justru sebaliknya: ini adalah bentuk disiplin ideologis. Bung Karno tidak pernah mengajarkan kepatuhan buta. Ia mengajarkan keberanian berpikir dan keberanian mengoreksi.
DIY memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap ketidakadilan—dari kampus, dari kampung, dari rakyat biasa. Maka wajar jika hari ini Gen Z dan Warga Banteng bersuara bersama. Kami tidak ingin PDI Perjuangan di DIY berubah menjadi partai yang alergi kritik dan nyaman dengan kekuasaan internalnya sendiri.
Kami menuntut evaluasi serius, terbuka, dan jujur terhadap proses rekrutmen dan penempatan kepengurusan PDI Perjuangan DIY. Kami menuntut dihentikannya praktik politik kekerabatan yang mencederai akal sehat publik. Dan kami menuntut keberanian DPP PDI Perjuangan untuk melakukan koreksi sebelum kepercayaan rakyat benar-benar runtuh.
Partai besar tidak runtuh karena diserang dari luar. Partai besar runtuh karena menolak bercermin. Gugatan ini adalah cermin itu.
Jika PDI Perjuangan ingin tetap menjadi rumah besar rakyat, maka rumah itu harus dibersihkan dari praktik yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jika tidak, maka Gen Z dan rakyat DIY akan mencari rumah politik lain yang lebih jujur dan adil. Dan sejarah akan mencatat siapa yang memilih memperbaiki, dan siapa yang memilih mempertahankan nepotisme.
