JAKARTA, Radarjakarta.id – R. Haidar Alwi, pendiri Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, memandang bahwa inti dari keberhasilan pemerintahan terletak pada ketenangan hidup rakyatnya. Dalam pandangannya, kemajuan ekonomi tidak dapat diukur semata dari angka pertumbuhan atau besarnya investasi, melainkan dari rasa aman masyarakat ketika memenuhi kebutuhan pokok tanpa rasa takut terhadap lonjakan harga.
Bagi Haidar Alwi, kemakmuran sejati bukan sekadar statistik di meja birokrat– tanggung jawab pemerintah sejati adalah menenangkan rakyat dengan kepastian hidup yang adil. Haidar Alwi percaya, tugas negara bukan hanya menciptakan kebijakan, tetapi menghadirkan ketenteraman dalam kehidupan rakyat sehari-hari.
Sebab, kata dia, negara yang kehilangan empati terhadap kesulitan warganya sejatinya sedang kehilangan arah moral. Haidar Alwi mengingatkan bahwa negara selalu diuji bukan di podium, melainkan di meja makan rakyat, di tempat di mana keadilan ekonomi menjelma menjadi kenyataan atau justru kekecewaan.
Kebijakan besar apa pun akan kehilangan makna jika tidak mampu menjamin ketenangan hidup rakyat. Karena itu, Haidar Alwi menempatkan kesejahteraan sebagai pusat moral pembangunan nasional. Menurutnya, rakyat yang masih resah dengan harga bahan pokok adalah tanda bahwa sistem ekonomi belum berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan. Jika keresahan itu dibiarkan, maka seluruh kemajuan yang dibanggakan akan berdiri di atas pondasi yang rapuh.
Negara Diuji di Meja Makan Rakyat
Bagi Haidar Alwi, pangan bukan sekadar urusan pertanian, tetapi urusan kedaulatan dan keberlangsungan bangsa. Data Badan Pusat Statistik mencatat produksi beras Indonesia tahun 2025 mencapai lebih dari 35 juta ton, angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Namun harga di tingkat konsumen masih fluktuatif. Haidar Alwi menilai bahwa persoalan sesungguhnya bukan di sawah atau di petani, melainkan pada rantai distribusi yang panjang dan lemahnya pengawasan pasar.
Negara harus hadir bukan hanya ketika krisis datang, tetapi setiap hari, memastikan rakyat tidak menjadi korban permainan harga oleh segelintir pelaku pasar. Negara wajib menjaga pasar agar tetap hidup namun tidak liar; mendorong kompetisi, namun tidak membiarkan rakyat dimakan oleh spekulasi. Dalam pandangannya, ekonomi tanpa etika akan melahirkan ketimpangan yang berujung pada ketidakadilan sosial.
“Negara tidak dinilai dari besarnya gedung atau banyaknya proyek, tetapi dari seberapa tenang rakyatnya makan tanpa takut harga naik. Bila dapur rakyat gelisah, maka sesungguhnya hati negara sedang kehilangan arah. Ukuran keberhasilan pemerintahan adalah ketenangan rakyat kecil dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, bukan pujian terhadap pertumbuhan ekonomi di layar televisi,” kata Haidar Alwi.
Haidar Alwi mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 harus kembali menjadi arah utama perekonomian nasional. Ayat demi ayat dalam pasal itu bukan sekadar teks hukum, tetapi amanat moral agar negara menjaga hajat hidup rakyat banyak. Bagi Haidar Alwi, di situlah letak tanggung jawab pemerintah yang sejati: memastikan cabang-cabang produksi penting bagi rakyat tidak dikendalikan oleh segelintir elite ekonomi, melainkan dijalankan dengan semangat gotong royong demi kesejahteraan bersama.
