JAKARTA, Radarjakarta.id – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim akhirnya menyerahkan diri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (3/6) malam, setelah sebelumnya menjadi salah satu pihak yang dicari penyidik dalam rangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Kedatangan Silmy ke Gedung Merah Putih KPK menandai babak penting dalam pengungkapan kasus yang diduga terkait praktik korupsi layanan keimigrasian.
Silmy tiba sekitar pukul 22.30 WIB dan langsung memasuki gedung KPK tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Sebelumnya, KPK secara terbuka mengimbau mantan Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023–2024 tersebut untuk bersikap kooperatif dan membantu proses penyidikan yang sedang berjalan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, nama Silmy masuk dalam radar penyelidikan karena menjabat sebagai Dirjen Imigrasi pada periode yang diduga berkaitan dengan perkara yang kini diusut. KPK masih mendalami apakah terdapat keterlibatan langsung maupun tanggung jawab administratif dalam dugaan penyimpangan yang terjadi.
Kasus ini diduga berkaitan dengan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), termasuk Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). Dalam OTT yang berlangsung pada 2–3 Juni 2026, KPK mengamankan belasan orang dari unsur penyelenggara negara dan pihak swasta di Jakarta, Jawa Barat, serta Bali.
Selain mengamankan sejumlah pihak, penyidik juga menyita berbagai barang bukti berupa kendaraan, uang tunai dalam mata uang asing, serta logam mulia yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. KPK masih memiliki waktu untuk mendalami hasil pemeriksaan sebelum menetapkan status hukum para pihak yang terjaring dalam operasi tersebut.
Perkembangan kasus ini menjadi sorotan nasional karena melibatkan pejabat tinggi aktif di lingkungan pemerintahan. Publik kini menantikan hasil penyidikan KPK untuk mengetahui sejauh mana dugaan praktik korupsi di sektor keimigrasian serta pihak-pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban hukum.
