JAKARTA, Radarjakarta.id – Aktivis nasional Sandri Rumanama merespons langkah Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang resmi membeli sebagian saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
Menurutnya, kebijakan tersebut perlu diikuti dengan strategi pengelolaan yang lebih komprehensif agar memberikan manfaat maksimal bagi negara dan masyarakat.
Pembelian saham GoTo oleh pemerintah disebut sebagai bagian dari upaya memperkuat kebijakan pemangkasan potongan komisi aplikator ojek online (ojol) menjadi maksimal 8 persen guna meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi.
Namun, Sandri menilai pemerintah tidak cukup hanya menjadi pemegang saham tanpa menyiapkan sistem, sarana, dan infrastruktur pengelolaan bisnis transportasi digital yang semakin berkembang pesat.
“Memang angka potongan komisi 8 persen terlihat kecil, tetapi pemerintah melalui Danantara harus mulai melek terhadap potensi bisnis digital. Transportasi berbasis platform digital merupakan sektor yang sangat menjanjikan dan harus dimaksimalkan. Minimal harus ada BUMN yang secara khusus mengelola transportasi digital roda dua dan roda empat,” kata Sandri dalam keterangannya, Jumat (29/5/2026).
Ia menjelaskan, bisnis transportasi roda dua (R2) dan roda empat (R4) saat ini telah berkembang menjadi ekosistem besar yang tidak hanya menyediakan layanan transportasi, tetapi juga terintegrasi dengan sektor otomotif, logistik, hingga layanan keuangan.
Menurutnya, model bisnis yang dikembangkan Gojek sebagai bagian dari grup GoTo maupun Grab telah menunjukkan bagaimana layanan ride-hailing mampu bertransformasi menjadi ekosistem digital yang memberikan nilai ekonomi sangat besar.
“Ekosistem transportasi digital yang dibangun perusahaan-perusahaan tersebut telah berkembang jauh melampaui layanan transportasi semata. Integrasinya dengan sektor logistik, otomotif, dan finansial menjadi peluang bisnis yang sangat besar dan seharusnya juga dapat dimanfaatkan oleh Danantara,” ujarnya.
Sandri menegaskan, langkah pemerintah melalui Danantara seharusnya tidak berhenti pada pembelian saham. Ia mendorong adanya keterlibatan yang lebih aktif dalam pengelolaan dan pengembangan bisnis transportasi digital nasional.
“Ini bisnis yang sangat menjanjikan. Karena itu, pemerintah melalui Danantara jangan hanya fokus pada pembelian saham. Perlu ada skema pengelolaan yang jelas, bisa melalui holding BUMN yang sudah ada seperti DAMRI atau bahkan dengan membentuk BUMN baru yang khusus mengelola transportasi digital nasional,” paparnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat posisi negara dalam industri transportasi digital sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan para mitra pengemudi di Indonesia.
