JAKARTA, Radarjakarta.id – Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF, M. Rizal Taufikurahman, menilai capaian pertumbuhan ekonomi nasional yang bertahan di atas 5 persen belum mencerminkan kondisi riil di lapangan. Melemahnya nilai tukar rupiah, lonjakan harga pangan dan energi, serta tertekannya daya beli masyarakat dinilai menjadi ancaman serius menuju tahun 2027.
Peringatan tersebut disampaikan dalam diskusi bertajuk “Menjaga Stabilitas Ekonomi Nasional di Tengah Tekanan Inflasi dan Ketidakpastian Ekonomi Global Menuju 2027” pada Rabu (18/11/2026).
Turut hadir sebagai pembicara Ekonom BCA sekaligus pengurus Kadin Indonesia dan Perbanas, David E. Sumual, serta Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, Pembinaan dan Pengembangan UMKM AKUMANDIRI, Yunita.
Tumbuh Tinggi, Namun Rapuh
Rizal mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal I hingga III 2026 memang berada di atas 5 persen, dengan capaian terakhir menyentuh 5,37 persen. Meski angka tersebut tergolong tinggi untuk periode kuartal III yang biasanya melambat, struktur pertumbuhannya dinilai bermasalah.
“Ekonomi kita memang tumbuh, tapi rapuh,” tegas Rizal.
Ia menyoroti laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selalu berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi, padahal sektor ini berkontribusi terbesar (52–53 persen) terhadap PDB.
“Sekarang ekonomi kita tumbuh bukan dari konsumsi, melainkan dari belanja pemerintah, bukan dari produktivitas ekonomi domestik,” ujarnya.
Pelemahan daya beli kelas menengah juga terlihat dari meningkatnya nilai pinjaman online (pinjol) yang menembus sekitar Rp160 triliun, maraknya fenomena menjual aset untuk bertahan hidup, hingga tren pengunjung mal yang hanya datang tanpa berbelanja (rojali dan rohana).
“Itu sudah mulai mindset makan aset, menguras tabungan,” tambah Rizal.
Target 2027 Dinilai Tidak Menginjak Bumi
Terkait target pertumbuhan ekonomi pemerintah sebesar 6 persen pada 2027, Rizal menilainya terlalu optimistis dan sulit dicapai. INDEF yang akan merilis proyeksi resminya pada 26 November mendatang memperkirakan angkanya tidak akan jauh dari proyeksi OECD dan Bank Dunia. Dalam skenario tekanan ganda domestik dan global, pertumbuhan ekonomi justru berpotensi melambat di bawah 5 persen.
“Semangat sih boleh, tapi realnya enggak menginjak bumi,” kritik Rizal.
Ia menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum mampu mendorong pertumbuhan dalam jangka pendek.
Sementara itu, badan pengelola investasi Danantara juga dinilai belum menunjukkan aktivitas yang berdampak nyata bagi perekonomian.
“Danantara itu belum ada laporan keuangannya, belum ada laporan kinerjanya,” ujarnya.
Sempitnya Ruang Fiskal dan Anomali Harga Pangan
Dari sisi fiskal, Rizal memperingatkan ruang gerak anggaran negara yang kian menyempit. Beban subsidi dan kompensasi energi saat ini menyedot porsi setara 35 persen dari penerimaan pajak. Di sisi lain, realisasi penerimaan negara baru mencapai 83–85 persen dari target, atau masih kurang hampir Rp500 triliun.
Mengutip catatan IMF, rasio pajak (tax ratio) Indonesia berada di kisaran 12 persen, terendah di ASEAN.
Rizal mendorong pemerintah mengeksekusi potensi penerimaan dari kasus pengemplang pajak yang sudah berkekuatan hukum tetap senilai hampir Rp200 triliun.













