JAKARTA, RadarJakarta.id – Keberadaan ratusan mobil pikap dan truk operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) yang memenuhi lahan di kawasan Nusa Kirana, Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, menjadi sorotan publik. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan, penggunaan lahan milik Perumda Pembangunan Sarana Jaya tersebut hanya bersifat sementara dan tidak didasari kerja sama permanen antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak Kopdes.
Pernyataan itu disampaikan Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menjelaskan, lahan tersebut hanya digunakan sebagai tempat parkir sementara kendaraan operasional Kopdes Merah Putih. Meski demikian, Pramono meminta jajaran terkait mengevaluasi pemanfaatan aset daerah agar seluruh proses berjalan transparan dan terbuka.
“Hal itu bersifat sementara, sebenarnya tidak ada kerja sama,” tegas Pramono. Ia juga mengingatkan agar penggunaan lahan tersebut tidak berkembang menjadi kesepakatan tertutup antara pengelola lahan dan pihak yang mengoperasikan kendaraan Kopdes Merah Putih.
Sorotan terhadap keberadaan armada tersebut menguat setelah deretan kendaraan terlihat memenuhi lahan di Rorotan pada Senin (16/11/2026). Sejumlah mobil pikap dan truk berlogo Kopdes Merah Putih tampak berjajar, sementara sebagian kendaraan belum dilengkapi pelat nomor. Di lokasi juga terlihat alat berat berupa ekskavator yang tidak sedang beroperasi. Papan kepemilikan lahan menunjukkan aset tersebut milik Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pembangunan Sarana Jaya.
Di sisi lain, Ombudsman RI turut mengingatkan pemerintah agar kendaraan operasional tersebut tidak dibiarkan terlalu lama tanpa kepastian pemanfaatan. Anggota Ombudsman RI Radian Syam, dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026), menilai penumpukan kendaraan harus segera ditindaklanjuti. Menurutnya, keterlambatan distribusi dan pengoperasian armada berpotensi menimbulkan persoalan baru apabila kendaraan sampai terlantar.
Ombudsman mendorong pemerintah memperjelas langkah distribusi dan kesiapan operasional kendaraan agar aset yang telah disediakan benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan masyarakat desa maupun kelurahan. Sementara itu, Pramono meminta evaluasi dilakukan secara terbuka untuk memastikan pemanfaatan aset milik daerah sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan tata kelola.
Persoalan ini kini tidak hanya menyangkut lokasi parkir ratusan kendaraan, tetapi juga menyangkut transparansi penggunaan aset daerah, kepastian distribusi armada, serta efektivitas program Kopdes Merah Putih. Publik menunggu kejelasan tindak lanjut pemerintah, termasuk kapan kendaraan tersebut akan didistribusikan dan mulai beroperasi sehingga tujuan penguatan ekonomi desa dan kelurahan tidak berhenti pada pengadaan kendaraan semata.***













