Rizal juga menyoroti anomali pada sektor pangan, khususnya beras. Di tengah klaim swasembada dan melimpahnya pasokan, harga beras justru merangkak naik sekitar 4 persen sejak awal tahun. Ia menduga struktur pasar beras telah bergeser menjadi oligopoli yang mengarah pada praktik kartel, sehingga Bulog didesak segera membuka gudang untuk intervensi pasar.
Selain beras, lonjakan permintaan telur akibat program MBG yang tidak diantisipasi dari sisi pasokan bibit turut memicu kenaikan harga. Rencana pemerintah membuka keran impor daging ayam dari Brasil (dengan harga Rp25–30 ribu/kg dibanding harga lokal Rp60 ribu/kg) juga diperingatkan dapat membuat peternak lokal gulung tikar.
“Jangan sampai energi naik, pangan naik, daya beli masyarakat tidak naik. Itu yang saya khawatirkan,” kata Rizal.
Pelemahan Rupiah Picu Shrinkflation dan Dilema BI Rate
Senada dengan INDEF, Ekonom BCA David E. Sumual memaparkan korelasi erat antara pelemahan rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 9 persen sejak awal 2026 mendekati Rp18.200 per dolar AS dengan inflasi pangan akibat tingginya ketergantungan impor bahan baku. Cadangan devisa sebesar US$146 miliar pun dinilai Rizal hanya cukup membiayai 5,3 bulan impor dan masih ditopang penarikan utang luar negeri pemerintah.
David mencatat komoditas cabai telah melonjak lebih dari 50 persen (bahkan di atas 200 persen di luar Jawa) dan minyak goreng naik 9,1 persen sejak awal tahun. Kenaikan harga di tingkat produsen diperkirakan akan merembet ke harga konsumen dalam 5–6 bulan ke depan. Akibat tekanan ini, pelaku usaha banyak menyiasati harga dengan mengurangi ukuran kemasan (shrinkflation).
“Mi instan dulu 120 gram, turun ke 100, sekarang 70 gram juga ada. Jadi sekarang harus makan dua atau tiga bungkus,” ungkap David.
Situasi ini menempatkan Bank Indonesia (BI) dalam posisi serba salah (buah simalakama) menjelang pengumuman BI Rate. Menaikkan suku bunga berisiko menekan ekspansi dunia usaha dan konsumsi, sementara menahannya berisiko memperlemah rupiah. Rizal memperkirakan BI akan memilih menahan suku bunga demi stabilisasi.
Untuk menjaga target pertumbuhan konsumsi 5,4 persen dalam APBN tahun depan, David menghitung pemerintah membutuhkan stimulus fiskal sekitar Rp48 triliun pada skenario moderat, dan membengkak hingga Rp80 triliun pada skenario terburuk.
Pelaku UMKM: Data Terlihat Indah, Lapangan Menangis
Dari perspektif pelaku usaha, perwakilan AKUMANDIRI yang menaungi sekitar 500 ribu UMKM, Yunita, menegaskan tekanan ekonomi sudah sangat terasa di tingkat akar rumput. Pelaku usaha kecil dihadapkan pada mahalnya bahan baku, sulitnya akses pembiayaan, kendala legalitas, serta gempuran produk impor.
“Kalau kita lihat data, kelihatannya enak. Tapi pada kenyataannya di lapangan, UMKM itu menangis,” keluh Yunita.
Ia juga menyoroti minimnya pelibatan UMKM dalam rantai pasok program MBG sehingga pelaku usaha kecil hanya “gigit jari”, sementara kebijakan pemerintah dinilai lebih banyak menyentuh usaha skala menengah ke atas.













