Sejak itu, percakapan publik bergeser dari apresiasi terhadap keberanian pengungkapan menuju kecemasan mengenai konflik kepentingan, objektivitas pemeriksaan, dasar dan mekanisme penyerahan perkara, belum ditahannya Febrie, serta nasib seluruh alat bukti yang telah diamankan.
Pergeseran ini kembali menegaskan bahwa publik tidak menolak langkah awal Polri. Publik justru takut langkah yang telah membangkitkan harapan tersebut kehilangan daya bongkar setelah kendali penyidikan berpindah.
Pertemuan antarpimpinan lembaga dan pesan soliditas juga belum mampu menjawab kegelisahan tersebut. Kepercayaan tidak dapat dipulihkan hanya melalui penegasan bahwa Polri dan Kejaksaan Agung tidak bermusuhan.
Masyarakat membutuhkan kepastian tentang siapa pemilik uang dan emas, dari mana aset itu berasal, siapa penerima manfaat akhirnya, bagaimana hubungannya dengan perkara asal TPPU, apakah kekayaan tersebut tercatat dalam LHKPN, siapa yang memerintahkan penjagaan TNI, serta bagaimana independensi penyidikan dijamin ketika institusi baru harus memeriksa mantan pejabat tingginya sendiri.
Pembentukan tim khusus beranggotakan sembilan jaksa yang sebagian pernah bertugas di KPK merupakan langkah administratif awal, tetapi belum dapat menggantikan pembuktian konkret.
Kredibilitas penanganan lanjutan akan ditentukan oleh pemeriksaan Febrie, keputusan penahanan yang dapat dipertanggungjawabkan, pengujian uang dan emas, penelusuran beneficial owner, pemeriksaan jejak transaksi, perlindungan barang bukti, serta keterbukaan perkembangan penyidikan.
Seluruh hasil kerja awal Polri harus dipertahankan sebagai fondasi perkara dan tidak boleh dipersempit, dipisahkan secara artifisial, atau kehilangan hubungan dengan tindak pidana asal.
Pemerintah dan DPR perlu memastikan bahwa keberhasilan Polri membongkar perkara ini tidak berakhir sebagai episode keberanian yang kemudian ditutup oleh kompromi kelembagaan.
Pengawasan harus diarahkan untuk menjaga kesinambungan penyidikan, integritas alat bukti, akuntabilitas penyerahan perkara, serta kebebasan penyidik dari tekanan politik maupun institusional.
Dukungan operasional dan politik kepada Polri juga perlu diperkuat agar Kortas Tipikor tidak sendirian ketika memasuki perkara besar yang menyentuh pejabat tinggi, kekuatan ekonomi, atau jaringan lintas lembaga.
Data Drone Emprit menyampaikan pesan bahwa publik mengapresiasi pengungkapan aset dan menghendaki hukuman maksimal bagi koruptor. Polri telah menunjukkan nyali dengan membuka pintu yang selama ini dipersepsikan tertutup rapat.
Kini negara wajib memastikan keberanian itu tidak dibalas dengan pelemahan kewenangan, pengaburan alat bukti, atau normalisasi perkara atas nama soliditas.
Publik tidak marah karena Polri membongkar kasus Febrie; publik marah karena pembongkaran yang telah dimulai Polri dikhawatirkan berhenti sebelum seluruh uang, emas, aliran dana, pelaku, penerima manfaat, dan pihak yang melindunginya terungkap.
