JAKARTA, Radarjakarta.id – Penganugerahan gelar adat “Baginda Pemuka Bangsa” kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, oleh Kedatun Kagungan Lampung dinilai sebagai bagian dari tradisi budaya yang sarat akan nilai penghormatan, persaudaraan, serta pelestarian kearifan lokal.
Perwakilan Kedatun, Suttan Seghayo Dipuncak Nur, Drs. Mawardi Harirama, menjelaskan bahwa gelar adat tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian Joko Widodo selama memimpin Indonesia. Selain itu, penganugerahan tersebut juga mengandung doa dan harapan sesuai dengan tradisi adat masyarakat Lampung.
Menanggapi hal itu, Tanzar Maharsi, yang memiliki garis keturunan Kerajaan Lampung Keluarga Besar Kedatun Keagungan dengan gelar adat Datuan Raja Mega Sebuai sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP KAMSRI periode 2025–2030, mengajak masyarakat untuk memandang prosesi adat tersebut secara proporsional dan bijaksana.
“Indonesia adalah bangsa yang dibangun di atas keberagaman budaya. Setiap daerah memiliki hak dan kewenangan adat untuk memberikan penghormatan kepada tokoh yang dinilai berjasa menurut perspektif budaya setempat. Karena itu, penganugerahan gelar adat kepada Bapak Joko Widodo patut dipahami sebagai bagian dari ekspresi budaya yang harus dihormati,” ujar Tanzar.
Menurutnya, perbedaan pandangan di ruang publik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, nilai-nilai budaya seharusnya tidak dijadikan ruang untuk memperuncing polarisasi di tengah masyarakat.
“Budaya memiliki fungsi menyatukan, bukan memecah belah. Sudah semestinya seluruh elemen bangsa menghormati keputusan lembaga adat sepanjang dilakukan sesuai tradisi dan kearifan lokal yang berlaku,” katanya.
Tanzar juga menilai bahwa penghormatan terhadap lembaga adat merupakan bagian dari implementasi semangat Bhinneka Tunggal Ika, di mana negara menghargai eksistensi budaya sebagai salah satu pilar identitas nasional.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat akan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Mari kita menempatkan budaya sebagai perekat persaudaraan. Perbedaan pandangan politik boleh ada, tetapi penghormatan terhadap budaya dan adat istiadat Nusantara harus tetap dijaga sebagai warisan bangsa,” tuturnya.
Sebagai organisasi yang berkomitmen memperkuat wawasan kebangsaan, DPP KAMSRI berharap seluruh elemen masyarakat terus mengedepankan dialog yang santun, menghormati keberagaman, serta menjaga kondusivitas nasional demi terwujudnya persatuan Indonesia.
