Rekam pengabdian Listyo menyediakan bahan penilaian yang konkret. Dalam paparannya pada 1 Juli 2026, ia menyebut Polri telah mengembangkan 1.415 SPPG, dengan 828 telah beroperasi, 227 dalam persiapan operasional, dan 360 masih dibangun.
Keterlibatan institusi tersebut memperlihatkan dukungan terhadap program strategis Presiden. Capaian bersama itu dapat dinilai secara proporsional sebagai bagian dari kepemimpinannya.
Penganugerahan Bintang Mahaputera Adipurna oleh Prabowo pada 1 Oktober 2026 juga menunjukkan adanya pengakuan negara atas pengabdian Listyo. Penghargaan itu tidak memberi kekebalan, tetapi jasanya tetap relevan dalam penilaian menyeluruh apabila Presiden mempertimbangkan kemurahan.
Pertimbangan tambahan dapat muncul apabila materi penyadapan terbukti memuat informasi yang pengungkapannya mengancam kepentingan strategis negara. Namun, isi semacam itu belum dapat dipastikan.
Persidangan terbuka pun tidak berarti seluruh rekaman pasti diumumkan; pemeriksaannya bergantung pada kebutuhan pembuktian dan ketentuan hukum. Karena itu, risiko kerahasiaan perlu dinilai secara konkret, bukan digunakan sebagai dugaan umum untuk menghentikan perkara.
Pengampunan Listyo akan lebih kuat apabila disertai kejelasan tanggung jawab, sikap kooperatif, perlindungan terhadap pihak yang diduga disadap, serta pembenahan pengawasan penyadapan. Negara perlu menjelaskan manfaat yang diperoleh masyarakat dari keputusan tersebut. Penghentian perkara seorang pejabat saja belum menjawab persoalan penggunaan kewenangan institusi.
Di sinilah hubungan antara pengampunan dan rekonsiliasi perlu dijaga dengan cermat. Tidak ada dasar untuk menganggap Megawati, Jokowi, atau SBY pasti menghendaki pengampunan Listyo. Mengaitkan dukungan mereka dengan penyelesaian perkaranya tanpa bukti justru berisiko merusak kepercayaan.
Rekonsiliasi antartokoh dan keputusan pengampunan dapat berjalan dalam semangat yang sama, tetapi tidak semestinya dijadikan satu paket transaksi.
Prabowo juga menghadapi ujian sebagai penghubung. Pencalonan Gibran bersamanya merupakan bagian dari rangkaian peristiwa yang menyertai keretakan Megawati–Jokowi. Karena itu, kepercayaan terhadapnya tidak cukup bersandar pada jabatan Presiden. Ia perlu menunjukkan bahwa ruang dialog benar-benar memberi tempat bagi kritik, keberatan, dan pilihan politik yang berbeda.
Langkah paling masuk akal adalah memulai komunikasi terpisah, kemudian mempertemukan pihak-pihak yang siap. Pertemuan besar dapat menyusul setelah terdapat kesepahaman mengenai tujuan: menjaga kedaulatan partai, menolak intimidasi, mengurangi serangan personal, dan mempertahankan komunikasi meskipun berbeda sikap.
Jika berhasil, rekonsiliasi tersebut dapat menjadi salah satu warisan politik terpenting Prabowo. Pengampunan Listyo, apabila akhirnya dipilih melalui pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat menjadi bagian dari kepemimpinan yang memberi ruang kemurahan sekaligus memperbaiki institusi.
Prabowo mempunyai kesempatan membangun perdamaian yang lebih luas daripada penyelesaian satu perkara. Kekuatannya akan terletak pada kemampuan merawat persatuan tanpa mengaburkan tanggung jawab, menghormati jasa tanpa menutup fakta, dan mempertemukan para pemimpin tanpa membungkam perbedaan.
