JAKARTA, Radarjakarta.id – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monumen Nasional (Monas) tahun ini dinilai menjadi penegasan arah baru kebijakan nasional yang lebih berpihak kepada pekerja.
Bendahara Umum PB SEMMI, Achmad Dony menyebut, momentum tersebut menunjukkan bahwa buruh ditempatkan sebagai subjek utama dalam pembangunan ekonomi.
Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah ratusan ribu buruh dinilai sebagai bentuk nyata pengakuan negara terhadap peran strategis kelas pekerja.
“Ini bukan sekadar seremoni. Kehadiran Presiden di tengah buruh adalah simbol bahwa negara benar-benar hadir dan mengakui posisi buruh sebagai penopang utama ekonomi nasional,” ujar Achmad Dony dalam keterangnnya, Jumat (1/5/2026).
Ia menilai, pidato Presiden yang menekankan peningkatan kesejahteraan buruh serta pembenahan sistem ketenagakerjaan menunjukkan komitmen yang tidak berhenti pada retorika, melainkan mulai diarahkan pada langkah konkret.
Salah satu langkah yang disoroti adalah keterlibatan negara melalui Danantara Indonesia dalam ekosistem ekonomi digital, termasuk masuk ke dalam struktur kepemilikan Gojek. Kebijakan ini diarahkan untuk menurunkan potongan aplikator hingga sekitar 8 persen.
“Intervensi ini penting untuk menciptakan keadilan dalam ekonomi digital. Negara tidak bisa hanya menjadi regulator, tetapi harus hadir sebagai aktor yang melindungi pekerja, terutama di sektor informal,” katanya.
Menurut Achmad, penurunan potongan aplikator akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan pengemudi ojek online yang selama ini berada dalam posisi tawar yang lemah.
“Selama ini relasi antara platform dan pekerja cenderung timpang. Dengan kehadiran negara, kita berharap ada keseimbangan yang lebih adil,” tambahnya.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tetap dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Negara harus memastikan kehadirannya benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial sesuai amanat konstitusi.
“Jangan sampai negara hanya menggantikan peran swasta tanpa menghadirkan keadilan. Di sinilah pentingnya kontrol publik, termasuk dari mahasiswa dan generasi muda,” tegas Achmad.
PB SEMMI juga menekankan bahwa May Day harus menjadi momentum konsolidasi, bukan sekadar peringatan tahunan. Sinergi antara negara, pekerja, dan pemuda dinilai penting untuk mengawal arah kebijakan nasional.
“Mahasiswa punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan setiap kebijakan tetap berada pada jalur keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, PB SEMMI menyatakan optimisme bahwa kebijakan yang berpihak pada buruh akan menjadi fondasi kuat bagi kedaulatan ekonomi nasional.
“Jika dijalankan secara konsisten dan berintegritas, kebijakan ini akan membawa Indonesia menuju keadilan sosial yang nyata dan masa depan pekerja yang lebih bermartabat,” pungkasnya.
