JAKARTA, RadarJakarta.id – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menerima ratusan hasil kajian strategis dari Tim Ekspedisi Patriot (TEP) 2025 yang dinilai siap ditindaklanjuti dalam program pembangunan kawasan transmigrasi.
Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi, mengatakan sebanyak 400 kajian telah dihasilkan dari kegiatan pengabdian 2.000 peneliti yang turun langsung ke 154 kawasan transmigrasi selama lima bulan.
“Ini bukan sekadar laporan, tetapi temuan strategis yang akan kita implementasikan dalam pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Viva Yoga saat Rapat Pleno Reviu Laporan TEP 2025 di Jakarta, Senin (27/4/2026).
Para peneliti yang terlibat berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka, seperti UI, IPB, ITB, Universitas Padjadjaran, UGM, Universitas Diponegoro, dan ITS. Hasil riset yang dihasilkan mencakup potensi sumber daya alam hingga penguatan kelembagaan ekonomi di kawasan transmigrasi.
Menurut Viva Yoga, keterlibatan akademisi dari kampus unggulan menjadikan hasil kajian memiliki kualitas tinggi dan relevan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Ia menyebut TEP sebagai tim ad hoc yang membantu pemerintah dalam merumuskan strategi pengembangan kawasan transmigrasi.
Program ini dipastikan berlanjut pada 2026 dengan cakupan yang lebih luas. Sejumlah perguruan tinggi tambahan, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Airlangga, dan Universitas Hasanuddin, akan turut dilibatkan.
“Pada 2026, sekitar 1.000 peneliti akan disebar di 200 titik untuk melanjutkan dan memperdalam hasil riset sebelumnya,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan kawasan transmigrasi membutuhkan dukungan lintas sektor. Pendanaan berasal dari APBN dan APBD, serta didukung kolaborasi berbagai kementerian dan lembaga, termasuk sektor swasta.
“Kementrans tidak bisa bekerja sendiri. Sinergi dengan berbagai pihak menjadi kunci agar pembangunan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Salah satu contoh kolaborasi tersebut terlihat pada pengembangan Kawasan Transmigrasi Barelang di Batam, Kepulauan Riau, yang melibatkan berbagai kementerian dan BP Batam.
Melalui pemanfaatan hasil kajian TEP, pemerintah optimistis pengembangan kawasan transmigrasi ke depan akan semakin terarah dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.
