JAKARTA, Radarjakarta.id – Kenaikan harga Pertamax pada 10 Juni 2026 dan demonstrasi mahasiswa yang berlangsung pada 12 Juni 2026 di kawasan Bundaran HI Jakarta menjadi salah satu peristiwa ekonomi-politik yang paling banyak menyita perhatian publik.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti kenaikan harga Pertamax, mempertanyakan kondisi fiskal negara, serta mengkritisi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dinilai membutuhkan anggaran besar di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional.
Perdebatan yang kemudian berkembang bukan lagi sekadar mengenai harga BBM, melainkan menyentuh pertanyaan yang jauh lebih mendasar: bagaimana Indonesia menggunakan APBN untuk menghadapi tekanan hari ini sekaligus membangun kekuatan masa depannya.
Perdebatan tersebut muncul pada saat dunia sedang memasuki fase baru persaingan geoekonomi. Energi, mineral strategis, teknologi, pangan, dan rantai pasok global semakin menentukan posisi suatu negara dalam percaturan internasional. Gejolak di kawasan penghasil energi dunia mampu memengaruhi harga minyak, biaya impor, inflasi, nilai tukar, hingga ruang fiskal negara-negara yang masih bergantung pada pasokan energi dari luar negeri.
Dalam konteks inilah, Ir. R. Haidar Alwi, MT – Presiden Haidar Alwi Care dan Haidar Alwi Institute, serta Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB, memandang demonstrasi mahasiswa tersebut sebagai momentum penting untuk memperluas cara pandang publik terhadap persoalan ekonomi nasional.
“Bangsa yang besar tidak boleh terjebak hanya pada perdebatan tentang berapa rupiah harga energi hari ini. Yang jauh lebih penting adalah apakah setiap rupiah yang dibelanjakan negara mampu memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kualitas manusianya, dan membangun kemandirian bangsa untuk puluhan tahun ke depan,” tegas Haidar Alwi.
Menurut Haidar Alwi, mahasiswa memiliki hak dan tanggung jawab moral untuk mengawasi kebijakan publik. Namun perdebatan mengenai ekonomi nasional akan menjadi jauh lebih bernilai apabila mampu menyentuh akar persoalan, bukan hanya gejala yang tampak di permukaan.
Demo Mahasiswa 12 Juni dan Perdebatan Tentang Arah APBN Indonesia
Demonstrasi mahasiswa pada 12 Juni 2026 menunjukkan bahwa isu fiskal, energi, dan arah pembangunan nasional kini menjadi perhatian generasi muda. Kritik terhadap kenaikan Pertamax, tuntutan penghentian MBG dan Kopdes, serta pertanyaan mengenai kondisi APBN pada dasarnya mencerminkan kepedulian terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Dalam ekonomi pembangunan, APBN bukan sekadar dokumen keuangan tahunan. APBN adalah instrumen strategis yang digunakan negara untuk menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kualitas sumber daya manusia, membangun infrastruktur, meningkatkan produktivitas, serta memperluas kesempatan usaha masyarakat. Karena itu, menilai sebuah program hanya dari besar kecilnya anggaran sering kali tidak cukup untuk menggambarkan manfaat yang ingin dicapai.
Sejarah pembangunan berbagai negara menunjukkan bahwa investasi terbesar justru sering dilakukan pada sektor yang hasilnya tidak langsung terlihat. Pendidikan, kesehatan, riset, teknologi, dan pembangunan sumber daya manusia membutuhkan biaya besar di awal, tetapi menjadi fondasi utama kemajuan bangsa dalam jangka panjang.
Menurut Haidar Alwi, salah satu tantangan terbesar dalam diskusi publik adalah kecenderungan melihat seluruh pengeluaran negara sebagai beban, padahal sebagian pengeluaran justru merupakan investasi yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas ekonomi nasional di masa depan.
“Negara tidak dibangun oleh anggaran yang kecil atau besar. Negara dibangun oleh kemampuan mengubah anggaran menjadi produktivitas, inovasi, kualitas manusia, dan kesejahteraan rakyat. Karena itu ukuran keberhasilan bukan semata berapa uang yang dibelanjakan, melainkan seberapa besar nilai yang dihasilkan bagi masa depan Indonesia,” ujar Haidar Alwi.
Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perdebatan mengenai APBN tidak boleh berhenti pada pertanyaan berapa besar uang yang dikeluarkan negara. Yang lebih penting adalah memahami bagaimana anggaran tersebut digunakan untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas pembangunan. Dalam konteks itulah perdebatan mengenai subsidi energi, MBG, dan Kopdes perlu ditempatkan secara lebih proporsional dan objektif.
