JAKARTA, RadarJakarta.id – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat langkah strategis dalam menekan angka kemiskinan di Indonesia. Dalam kurun waktu sekitar satu setengah tahun, angka kemiskinan nasional pada 2025 tercatat turun menjadi 8,47 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menyampaikan bahwa penurunan signifikan juga terjadi pada kategori kemiskinan ekstrem. Dalam rapat tingkat menteri terbaru, jumlah penduduk miskin ekstrem turun dari 3,56 juta menjadi sekitar 2,2 juta orang.
“Ini menjadi bukti bahwa dalam satu setengah tahun, pemerintah fokus pada upaya pengentasan kemiskinan,” ujar Iftitah usai menghadiri diskusi panel terkait pengentasan kemiskinan di Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Menurutnya, komitmen tersebut telah dibangun sejak sebelum masa pemerintahan berjalan. Ia menyinggung kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok pada November 2022, di mana Indonesia menyatakan keinginan untuk belajar dari pengalaman negara tersebut dalam menekan angka kemiskinan.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah kini memperkuat kerja sama bilateral, salah satunya melalui pembangunan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Merauke, Papua, guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia dan membuka lapangan kerja.
“Pendidikan menjadi pintu masuk penciptaan lapangan kerja yang pada akhirnya bermuara pada pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menilai pengalaman Xi Jinping dalam mengelola perekonomian Tiongkok dapat menjadi referensi penting bagi Indonesia.
“Pengalaman Tiongkok menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi mampu menciptakan stabilitas, harapan, dan optimisme masyarakat terhadap masa depan,” ujarnya.
Implementasi di Lapangan
Sebagai bentuk implementasi, Kementerian Transmigrasi mengembangkan kawasan ekonomi di Sulawesi Tengah, meliputi wilayah Poso, Sigi, hingga Parigi Moutong. Kawasan ini difokuskan pada komoditas hortikultura seperti kopi, kakao, dan durian.
Hasilnya mulai terlihat, dengan ekspor perdana durian beku ke Tiongkok pada pertengahan April 2026. Pasar durian di negara tersebut dinilai sangat besar, dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah.
Dampak ekonomi pun dirasakan langsung masyarakat. Harga durian yang sebelumnya berkisar Rp4.000 hingga Rp5.000 per buah kini meningkat menjadi di atas Rp25.000 per buah.
“Kenaikan ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat,” kata Iftitah.
Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan swasembada pangan melalui pembangunan pusat riset dan pengembangan padi. Program ini ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas dari sekitar 2 ton per hektare menjadi 6 hingga 8 ton per hektare.
Pemerintah juga mengadopsi strategi industrialisasi dan hilirisasi seperti yang diterapkan Tiongkok, termasuk pembangunan infrastruktur besar yang diikuti dengan penciptaan pusat ekonomi baru.
“Semakin banyak lapangan kerja tercipta, maka semakin besar peluang peningkatan pendapatan masyarakat, yang berujung pada pengentasan kemiskinan,” pungkas Iftitah.
