Namun, mereka akan berpikir ulang apabila penanganan perkara berubah setelah menyentuh pejabat kuat, terjadi tarik-menarik antarlembaga, dan tidak tersedia penjelasan yang dapat dipercaya.
Pemberitaan itu juga membawa dampak besar terhadap reputasi Presiden Prabowo Subianto. Kasus Febrie kini dibaca bersamaan dengan persoalan program Makan Bergizi Gratis(MBG), peran Kejaksaan dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), serta meningkatnya kekhawatiran terhadap masuknya militer ke ruang sipil.
Satu perkara akhirnya berkembang menjadi gambaran yang lebih luas mengenai arah kekuasaan dan kualitas negara hukum di bawah pemerintahan Prabowo.
Sikap pemerintah yang menyatakan tidak ingin mengintervensi proses hukum belum cukup menjawab sorotan Financial Times.
Tidak mencampuri penyidikan adalah kewajiban. Namun, pemerintah tetap harus memastikan tidak ada lembaga yang menggunakan kekuasaan untuk melindungi pejabatnya, menghambat penyidik, atau menyelesaikan perkara melalui kompromi tertutup.
Financial Times telah mengubah kasus Febrie menjadi ujian internasional bagi Indonesia.
Setiap kejanggalan, keterlambatan, perbedaan perlakuan, dan perubahan arah penyidikan sekarang akan dibaca sebagai tanda bahwa hukum tunduk kepada keseimbangan kekuasaan.
Pemerintah tidak dapat mematahkan laporan Financial Times dengan konferensi pers, slogan soliditas, atau bantahan bahwa tidak ada konflik antarlembaga.
Jawaban paling kuat hanya dapat diberikan melalui proses hukum yang terbuka, konsisten, dan tidak mengenal orang kuat.
Jika kasus Febrie dibuktikan secara terang di pengadilan, Indonesia masih dapat membalikkan keadaan dan menunjukkan bahwa tidak ada jabatan yang kebal hukum.
Namun, jika perkara ini melemah setelah berpindah tangan, laporan Financial Times akan menjadi catatan dunia bahwa keberanian penegakan hukum Indonesia berhenti ketika penyidikan mencapai lingkaran kekuasaan.
