Pada aspek ekonomi, kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada 5 Oktober 2026 tercatat sebesar Rp17.917 per dolar AS. Juan menekankan bahwa angka pada satu tanggal tidak cukup untuk menyimpulkan arah pergerakan rupiah selama dua tahun pemerintahan tanpa membandingkannya dengan data periode lain.
Demikian pula, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) harus dianalisis menggunakan data resmi Bursa Efek Indonesia dengan membedakan fluktuasi harian dan tren jangka menengah, serta memperhatikan pasar global, suku bunga, dan kinerja emiten. Pemerintah perlu memperkuat koordinasi kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan industri agar stabilitas ekonomi turut dirasakan masyarakat melalui harga terjangkau, daya beli yang terjaga, dan kepastian usaha.
“Stabilitas ekonomi tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan pemerintah atau pergerakan indikator pasar keuangan. Masyarakat harus merasakan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, biaya usaha yang masuk akal, daya beli yang terjaga, dan kepastian ekonomi bagi keluarga. Pemerintah juga perlu menjelaskan secara terbuka penyebab tekanan ekonomi beserta langkah mitigasi yang terukur,” tutur Juan.
Di bidang ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen, turun 0,03 poin persentase dibandingkan Februari 2026. Menurut Juan, indikator tersebut perlu dilengkapi dengan data jumlah penduduk bekerja, setengah pengangguran, upah, kualitas pekerjaan, dan partisipasi angkatan kerja untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh.
Pemerintah perlu memastikan investasi dan hilirisasi menghasilkan pekerjaan berkualitas bagi generasi muda maupun masyarakat di luar pusat pertumbuhan ekonomi. Juan mendorong penguatan pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri, program magang berkualitas, insentif bagi perusahaan pencipta pekerjaan formal dan berkelanjutan, kemudahan perizinan UMKM, serta perluasan akses pembiayaan usaha produktif.
“Generasi muda tidak cukup diberi harapan melalui target investasi. Mereka membutuhkan pekerjaan nyata, penghasilan yang layak, pelatihan sesuai kebutuhan industri, proses rekrutmen yang adil, dan kesempatan membangun masa depan tanpa harus bergantung pada koneksi. Investasi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan hanya tercermin dalam angka pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Juan juga mengingatkan bahwa stabilitas politik bukan berarti meniadakan kritik, perbedaan pendapat, atau pengawasan terhadap pemerintah. Stabilitas yang sehat harus dibangun melalui institusi yang dipercaya, penegakan hukum yang adil, kebijakan yang akuntabel, profesionalisme pejabat negara, serta ruang demokrasi yang terbuka.
“Stabilitas politik tidak dapat dibangun hanya melalui kekuatan kekuasaan. Stabilitas harus tumbuh dari kepercayaan rakyat bahwa institusi negara bekerja secara adil, hukum berlaku bagi semua orang, dan kritik dapat disampaikan tanpa rasa takut. Pemerintah yang kuat adalah pemerintah yang sanggup mendengar koreksi sekaligus memperbaiki kebijakannya,” tegasnya.
Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Robertus Juan Pratama mendorong pemerintah menjadikan evaluasi dua tahun pemerintahan sebagai titik awal pembenahan yang terukur. Ia mengusulkan lima poin solusi berikut:
1. Menyusun rapor kinerja pemerintah yang terbuka dan berbasis indikator. Pemerintah perlu menyediakan informasi kinerja yang dapat diperiksa publik melalui Satu Data Nasional agar pelaksanaan program, capaian, dan kekurangannya dapat dievaluasi secara objektif.
2. Memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat. Stabilitas harga pangan, pemerataan distribusi energi, penciptaan lapangan kerja yang layak, serta penanggulangan dan perlindungan warga terdampak bencana harus menjadi tolok ukur utama keberhasilan kebijakan pemerintah.
3. Mengevaluasi tata kelola program prioritas MBG dan menghapus Program KDMP. Evaluasi harus dilakukan melalui audit, penilaian independen, partisipasi masyarakat, dan pengukuran hasil agar penggunaan anggaran serta pelaksanaan program dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memperkuat profesionalisme pejabat negara dan penegakan hukum. Pemerintah harus memastikan aparatur bekerja secara kompeten, berintegritas, dan bertanggung jawab, serta menjamin hukum berlaku adil tanpa diskriminasi.
5. Membuka ruang partisipasi masyarakat dan generasi muda. Organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, komunitas lokal, pelaku usaha, dan organisasi kepemudaan perlu dilibatkan dalam evaluasi kebijakan serta pengawasan pelaksanaannya.
“Lima langkah ini harus diterjemahkan menjadi agenda kerja yang jelas, memiliki indikator keberhasilan, dan dapat dipantau masyarakat. Evaluasi tidak boleh berhenti sebagai dokumen atau pernyataan politik. Harus ada tindak lanjut, penanggung jawab, serta ukuran yang dapat digunakan publik untuk menilai apakah pembenahan benar-benar berjalan,” ujar Juan.
Ia menambahkan, generasi muda memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan demokrasi dengan menyampaikan kritik berdasarkan fakta, menawarkan solusi, dan mengawal pelaksanaan kebijakan secara bertanggung jawab.
“Kami berharap pemerintahan Prabowo-Gibran menjadikan evaluasi dua tahun ini sebagai kesempatan untuk memperkuat kepercayaan publik. Asta Cita akan memiliki makna yang lebih besar apabila diterjemahkan menjadi kebijakan yang adil, terukur, transparan, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Robertus Juan Pratama.
