JAKARTA, Radarjakarta.id – Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Oktober 2026, evaluasi terhadap pelaksanaan program prioritas nasional perlu dilakukan secara terbuka, objektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Keberhasilan Asta Cita harus diukur melalui manfaat nyata bagi rakyat, mulai dari stabilitas ekonomi, ketersediaan energi, penciptaan lapangan kerja, penanganan bencana, hingga kualitas pelayanan publik dan penegakan hukum.
Aktivis Muda Katolik sekaligus Founder Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat Indonesia (GPPMI), Robertus Juan Pratama, menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan momentum penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan, konsistensi pelaksanaan program, dan akuntabilitas pejabat negara.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab warga negara untuk memastikan kekuasaan bekerja bagi kepentingan rakyat.
“Evaluasi dua tahun pemerintahan tidak boleh berhenti pada perdebatan apakah pemerintah berhasil atau gagal. Kita harus berani melihat persoalan berdasarkan data, mengidentifikasi kebijakan yang belum berjalan sebagaimana mestinya, dan menawarkan solusi yang dapat dilaksanakan. Kritik bukanlah permusuhan, melainkan tanggung jawab warga negara untuk memastikan pemerintah tetap berada di jalur kepentingan rakyat,” ujar Juan.
Sejumlah survei yang dipublikasikan pada Oktober 2026 menunjukkan tantangan yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebanyak 53 persen responden menilai kondisi ekonomi Indonesia memburuk dibandingkan tahun sebelumnya, 82 persen merasa pajak dan berbagai pungutan membebani masyarakat, 62 persen menilai kebijakan pemerintah terkait lapangan kerja sangat buruk, dan 63 persen mengkhawatirkan utang pemerintah akan membebani generasi mendatang.
Pada aspek program prioritas, sebanyak 76 persen responden menyatakan setuju apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan, sementara 96 persen ahli yang disurvei menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tidak efektif. Juan menilai temuan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui evaluasi berbasis data, bukan sekadar perdebatan mengenai keberhasilan atau kegagalan pemerintah.
“Angka-angka tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan secara serius. Kepercayaan publik tidak cukup dipertahankan melalui komunikasi dan pencapaian administratif. Kepercayaan harus dibangun melalui hasil nyata, keterbukaan terhadap kritik, dan kesediaan mengoreksi program yang belum memberikan manfaat optimal,” ungkap Pria Lulusan Sarjana Hukum Universitas Trisakti ini.
Penanganan karhutla dan bencana alam menjadi ukuran nyata kehadiran negara. Data BMKG menunjukkan luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 mencapai 32.637,42 hektare, meningkat hampir 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama pada 2025. Kondisi ini menegaskan pentingnya memperkuat pencegahan, pengendalian titik api, penindakan pelaku pembakaran, pemulihan lingkungan, serta kesiapan logistik, sistem peringatan dini, dan perlindungan kelompok rentan.
“Negara tidak boleh baru terlihat ketika asap sudah menyelimuti permukiman atau ketika masyarakat kehilangan rumah dan mata pencaharian. Pencegahan harus menjadi prioritas, koordinasi pusat dan daerah harus berjalan efektif, dan setiap kelemahan penanganan bencana harus dievaluasi secara terbuka agar kesalahan yang sama tidak terus berulang,” tegas Juan.
Dalam sektor energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 16 Oktober 2026 menyampaikan stok BBM nasional berada pada kisaran 16-18 hari dan meminta Pertamina mempercepat distribusi ke daerah. Juan menilai ketersediaan stok nasional harus diikuti pemerataan pasokan, terutama di wilayah kepulauan, kawasan terpencil, dan daerah dengan akses transportasi terbatas.
“Ketahanan energi tidak boleh hanya dinilai dari angka stok nasional. Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat dapat memperoleh BBM sesuai kebutuhan dengan harga yang berlaku, tanpa menghadapi kelangkaan berulang akibat hambatan distribusi. Pemerintah harus memastikan pasokan menjangkau seluruh wilayah dan informasi distribusinya dapat dipantau secara transparan,” tegasnya.
Mengenai program MBG, sebanyak 95,2 persen responden mengetahui atau pernah mendengar program tersebut. Namun, dari responden yang mengetahui program itu, hanya 33,8 persen menyatakan sangat atau cukup puas terhadap pelaksanaannya, sedangkan 61,4 persen menyatakan kurang atau tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu.
Juan menilai tujuan meningkatkan gizi anak harus tetap menjadi prioritas, tetapi pelaksanaannya wajib dievaluasi. Keamanan pangan, kualitas gizi, ketepatan sasaran, transparansi pengadaan, serta efektivitas penggunaan anggaran harus lebih diutamakan daripada sekadar mengejar target penyerapan anggaran atau jumlah penerima manfaat.
“Program yang memiliki tujuan baik bukan berarti bebas dari evaluasi. Keselamatan anak, mutu makanan, ketepatan penerima, dan pertanggungjawaban anggaran harus menjadi prioritas utama. Jika ditemukan kekurangan, pemerintah harus berani membenahi tata kelolanya agar tujuan meningkatkan gizi benar-benar tercapai,” ujarnya.
