JAKARTA, Radarjakarta.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membuka 108 posisi dalam Program Pengawal Energi 2026. Rekrutmen ini menawarkan honor hingga Rp6,5 juta per bulan bagi lulusan perguruan tinggi yang ingin terlibat dalam pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi. Pendaftaran dibuka pada 23 Oktober hingga 1 November 2026 melalui portal resmi rekrutmen.
Program ini menyediakan 100 posisi verifikator lapangan dan delapan posisi analis. Kementerian ESDM menjalankan program tersebut bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas. Sasaran pengawasan mencapai 3.679 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai wilayah Indonesia.
Peluncuran Program Pengawal Energi 2026 dilakukan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung pada Jumat malam, 23 Oktober 2026, di Hotel Westin Jakarta. Program ini dirancang untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM, meningkatkan akurasi data lapangan, serta membantu mencegah penyalahgunaan dan kebocoran penyaluran BBM bersubsidi.
Dari sisi honor, verifikator lapangan memperoleh Rp6,5 juta per bulan, sedangkan analis menerima Rp5,7 juta per bulan. Peserta juga mendapatkan dukungan mobilisasi, biaya operasional lapangan untuk transportasi, akomodasi dan komunikasi, serta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Perlengkapan kerja dan sertifikat pelatihan serta kompetensi juga termasuk dalam fasilitas program sesuai ketentuan penyelenggara.
Pelamar wajib berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), lulusan S1 atau D4 dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,75, serta memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Calon peserta juga harus bersedia ditempatkan di luar Pulau Jawa, mengikuti pembekalan dan sertifikasi, serta menandatangani kontrak penugasan. Penempatan direncanakan mempertimbangkan putra-putri daerah sesuai kebutuhan program.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui https://pengawalenergi.akamigas.ac.id/ hingga 1 November 2026. Masa penugasan direncanakan berlangsung selama satu tahun, mulai Desember 2026 hingga Desember 2027, dengan skema Perjanjian Kerja Jasa Perorangan. Karena itu, pelamar perlu memahami status kontrak, rincian penugasan, persyaratan dokumen, dan ketentuan seleksi sebelum mengajukan lamaran.
Program ini menjadi kesempatan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memperoleh pengalaman kerja sekaligus mendukung pengawasan penyaluran energi nasional. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada ketepatan verifikasi, transparansi pelaksanaan, dan tindak lanjut atas temuan di lapangan. Informasi terbaru mengenai persyaratan dan tahapan seleksi sebaiknya merujuk langsung pada portal resmi Pengawal Energi.***
