Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Presiden Prabowo Subianto memiliki dasar politik dan pengalaman kerja sama untuk mempertimbangkan Hatta Rajasa sebagai salah satu calon Wakil Presiden apabila pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka telah berlaku efektif dan jabatan tersebut resmi kosong.
Hatta bukan sosok baru bagi Prabowo. Keduanya pernah berpasangan dalam Pemilihan Presiden 2014, sebelum Prabowo kembali mempercayakan jabatan strategis kepada Hatta setelah memimpin pemerintahan.
Pada 2 Oktober 2026, Prabowo mengangkat Hatta sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 107/P Tahun 2026.
Keputusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam hubungan politik keduanya karena memperlihatkan bahwa kerja sama yang dibangun sejak Pilpres 2014 berlanjut dalam pemerintahan saat ini.
Pengangkatan Hatta juga memberi dasar baru dalam pembahasan calon pengganti Gibran. Prabowo telah memilih Hatta sebagai pendamping dalam kontestasi kepresidenan dan kemudian menempatkannya dalam lembaga yang bertugas memberikan nasihat serta pertimbangan kepada Presiden.
Pengalaman Hatta di pemerintahan mencakup sejumlah jabatan penting. Ia pernah menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perhubungan, serta Menteri Negara Riset dan Teknologi.
Sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada 2009–2014, Hatta berpengalaman mengoordinasikan kebijakan yang melibatkan berbagai kementerian.
Pengalaman tersebut relevan dengan fungsi Wakil Presiden yang dapat membantu Presiden mengendalikan pelaksanaan program pemerintah, terutama ketika kebijakan membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Persoalan penggantian Gibran juga berkaitan dengan keseimbangan politik pemerintahan. Apabila Prabowo mengajukan kader Gerindra dan calon tersebut terpilih, jabatan Presiden dan Wakil Presiden akan berada dalam satu partai. Sebaliknya, pencalonan Hatta membuka kemungkinan jabatan Wakil Presiden tetap dipegang tokoh dari luar Gerindra.
