Oleh: R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) sekaligus Wakil Ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB
Kesiapan Kepala Staf Kepresidenan Listyo Sigit Prabowo menerima aspirasi demonstran merupakan langkah strategis untuk memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
Sikap tersebut patut didukung karena menyediakan jalan bagi kritik publik untuk masuk ke pembahasan pemerintahan, mempercepat pengenalan masalah, dan mendorong penyelesaian melalui instansi yang berwenang.
Dalam situasi ketika ketidakpuasan disampaikan melalui aksi jalanan, kehadiran pejabat yang bersedia mendengar memiliki arti penting.
Pemerintah membutuhkan saluran yang mampu membawa pengalaman masyarakat ke pusat pengambilan keputusan.
KSP di bawah kepemimpinan Listyo memiliki kesempatan untuk menjalankan peran itu dengan memastikan aspirasi diterima secara serius dan diteruskan menjadi bahan perbaikan.
Pada Rabu, 28 Oktober 2026, Listyo menyatakan KSP siap menampung aspirasi perwakilan mahasiswa maupun kelompok pengunjuk rasa lainnya.
Ia juga menegaskan ruang penyampaian pendapat, mengimbau peserta menjaga ketertiban, dan menyampaikan bahwa aparat akan melayani aksi damai.
Pernyataan tersebut menempatkan penerimaan aspirasi dan pemeliharaan ketertiban dalam satu rangkaian respons pemerintah.
Langkah Listyo dapat dibaca sebagai kesediaan pemerintah menghadapi kritik secara terbuka.
Kritik menyediakan informasi mengenai persoalan yang dialami masyarakat, termasuk hambatan yang mungkin belum tergambar secara utuh dalam laporan pelaksanaan kebijakan.
Dengan membuka komunikasi, KSP memperluas kesempatan pemerintah untuk mengetahui letak masalah sebelum ketidakpuasan berkembang lebih jauh.
Nilai strategis pendekatan ini terletak pada kemampuannya memperpendek jarak antara keluhan warga dan respons pemerintah.
Masyarakat kerap membutuhkan kepastian mengenai pihak yang harus menerima pengaduan, kewenangan untuk menyelesaikannya, dan waktu yang diperlukan untuk memperoleh jawaban.
KSP dapat membantu memperjelas jalur tersebut, terutama ketika persoalan melibatkan beberapa instansi.
