PALANGKA RAYA/BANJARBARU, Radarjakarta.id – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau sejumlah fasilitas pendidikan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, Kamis (10/9/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan di tengah situasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak terhadap kualitas udara.
Wapres mengunjungi SDN 2 Petuk Katimpun, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, serta Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dalam peninjauan itu, perhatian utama diarahkan pada kesiapan sekolah dalam menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi udara dan situasi kesehatan di wilayah terdampak.
Gibran menegaskan, perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan harus menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Dampak kabut asap, kata dia, tidak boleh sampai mengganggu kesehatan siswa maupun keberlangsungan proses pembelajaran.
“Yang paling penting anak-anak tetap aman dan sehat. Penyesuaian metode dan waktu belajar harus mengikuti kondisi udara dan kesehatan siswa. Kalau kondisi memburuk, sekolah dan pemerintah daerah harus siap menyesuaikan kembali kegiatan belajar,” tegas Wapres.
Selain memastikan kegiatan pendidikan tetap berlangsung, Wapres meminta pihak sekolah memperkuat langkah perlindungan kesehatan siswa. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) serta memperkuat koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di sekitar sekolah.
“Aktifkan UKS dan kolaborasikan dengan puskesmas terdekat, agar siswa yang sakit bisa segera tertangani,” pintanya.
Wapres juga menekankan pentingnya edukasi kepada siswa dan masyarakat mengenai langkah perlindungan diri selama kondisi kabut asap, termasuk penggunaan masker serta pembatasan aktivitas yang berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan Wapres di Kalimantan untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat dan keberlangsungan layanan dasar, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok rentan.
